JAKARTA - Pengusaha kelapa sawit merespons soal dugaan keterlibatan pejabat negara dalam kepemilikan 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit di kawasan hutan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan .

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indoensia (Gapki), Eddy Martono mengatakan, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut soal kepemilikan lahan tersebut guna membuktikan ada atau tidaknya keterlibatan pejabat.

"Belum tau bener apa enggaknya, kan gini apakah itu ada namanya pejabat apa enggak kan gitu. Kita kan enggak tahu persis, kita enggak bisa asal-asal tahu itu punya siapa punya siapa, itu kan masyarakat yang bukan perusahaan jadi saya enggak tahu," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Senin (25/6/2023).

Adapun keterlibatan pejabat yang dimaksudkan Menko Luhut yaitu main belakang terkait perizinan. "Nah pejabat itu maksudnya mungkin gini, kalau pejabat itu mungkin dianggapnya pada waktu memberikan izin dia ini kawasan hutan dikasih izin padahal ini sebenernya itu di dalam UUD sendiri memperbolehkan kawasan hutan jadi kebun, di situ yang tidak boleh itu hutan lindung dan konservasi," bebernya.

Lebih lanjut Eddy mengungkapkan bahwa ada aturan yang menyatakan bahwa hutan produksi dapat dikonversi dan dipakai untuk budidaya hingga pengembangan kabupaten.

Dalam hal ini, terdapat kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), yaitu kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

"Jadi sebenarnya bukan berarti bahwa ini ilegal, tidak. Tapi ini legal berdasarkan aturan yang sebelumnya. Legal HPK itu hutan produksi yang dapat diproduksi memang itu untuk budidaya salah satunya untuk kebun, untuk tanaman pangan, untuk pengembangan kabupaten/kecamatan, harus ada lahannya kan dibuka dari mana? dilepaskan dari hutan-hutan produksi yang dapat dikonversi atau hutan produksi," bebernya.

Sebelumnya, pemerintah menyebut ada 3,3 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan Indonesia. Hal itu melanggar aturan karena kawasan hutan tidak boleh digunakan untuk kepentingan perkebunan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di dalamnya.

Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang sekaligus kepala Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara mengatakan, dari 3,3 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan tersebut melibatkan pejabat yang main belakang terkait perizinan.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Marves, Jumat (23/6).

Meski begitu Luhut tidak menjelaskan terkait siapa pejabat yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Diamenyebut saat ini pemerintah tengah menyiapkan formula untuk menindak soal pelanggaran tersebut. "Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," tukas purnawirawan jenderal TNI itu.

Luhut menambahkan, 3,3 juta lahan sawit itu bisa juga diputihkan asalkan perusahaan tersebut harus taat hukum yang berlaku. Dirinya juga memastikan pemerintah akan tegas terhadap pelanggaran tersebut, seperti yang dilansir dari sindonews. (*)

BERITA LAINNYA
Residivis Jambret di Pekanbaru Diringkus Polisi, Aksi Penangkapan Viral di Medsos Kasus PMK di Riau Meningkat, Dinas PKH Percepat Vaksinasi Ribuan Hewan Ternak Dosen-ASN Kembalikan Rp16 M Uang Dugaan SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau		Semarak Imlek 2576: JNE Pekanbaru Berbagi Kebahagiaan dengan Pelanggan dan Masyarakat Jadi Korban Penembakan APMM, Satu WNI Asal Riau Masih Dirawat di Malaysia Masih Ada Sekolah di Pekanbaru Jual LKS, Pj Wako: Tidak Boleh Dipaksa Beli