JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut baik pembentukan Tim Gugus Tugas Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Alasannya adalah peremajaan atau replanting sawit mendesak dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang saat ini dinilai mandek.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan pihaknya masih menghitung anggotanya yang akan melaksanakan PSR. Rencananya, porsi kemitraan yang di dalamnya anggota Gapki menjadi bagian, menargetkan realisasi 100.000 hektare tahun ini.

“Dengan penurunan produktivitas kebun rakyat saat ini maka PSR ini sangat dibutuhkan. Anggota Gapki akan mengambil porsi kemitraan, Gapki sedang mendata anggota yang akan melaksanakan program PSR jadi kami belum tahu dari 100.000 berapa hektare anggota Gapki,” ujar Eddy kepada Bisnis, Selasa (16/5/2023).

Ketua Umum Gapki periode 2023-2028 itu menambahkan bahwa PSR merupakan salah satu fokus Gapki ke depan. Menurutnya, industri sawit akan menghadapi tantangan yang semakin berat di masa depan, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Di dalam negeri adalah tantangan produksi sawit mulai stagnan dan PSR tidak berjalan baik," kata Eddy.

Dia menilai, terbentuknya Tim Gugus Tugas PSR tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah. Dengan begitu, Gapki, ujar dia, siap meningkatkan menjadi mitra strategis pemerintah.

Program PSR sendiri sebenarnya telah digencarkan sejak tahun 2015. Namun hingga tahun 2022, realisasi PSR baru mencapai  sekitar 200.000 hektare dari target 540.000 hektare pada 2024.

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan 200.000 hektare Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa direalisasikan tahun ini setelah Tim Gugus Tugas PSR dibentuk. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan program PSR bisa direalisasikan 180.000 hektare tahun per tahun.

Sepanjang tahun 2016 - 2022 realisasi subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai Rp7,5 triliun.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpor mengatakan berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor minyak kelapa sawit periode Januari-Februari tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama di tahun 2022. Kontribusi kelapa sawit ditopang dari luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,83 juta hektare, dimana sekitar 6,9 juta hektare merupakan milik pekebun sawit rakyat.

Namun, Syahrul menuturkan kondisi kebun sawit rakyat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Produktivitas yang rendah serta penggunaan agroinput (pemupukan dsb) yang belum maksimal menjadi tantangan utama pekebun sawit Indonesia, seperti yang dilansir dari bisnis.

“Oleh sebab itu, atas keyakinan saya, target program PSR tidak boleh 180.000 hektare pada tahun ini. Harus dapat mencapai 200.000 hektare. Tantangan ini tentu tidak cukup sulit bagi Direktorat Jenderal Perkebunan asalkan kerja kolaboratif dan inovatif yang harus di kedepankan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan,” ujar Syahrul dalam acara pelapasan Tim Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (16/5/2023). (*)

BERITA LAINNYA
Curah Hujan Masih Tinggi, 5 Hotspot Terdeteksi di Sumatera Pagi ini Melonjak, 17 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Pekanbaru-Dumai Saat Libur Nataru Penjualan Chery Naik di Akhir Tahun, Kenaikan Pajak Jadi Pemicu		Hujan Mengguyur Mulai Siang Nanti, Begini Prakiraan Cuaca Riau Hari ini Libur Nataru 2025: ASN Pemprov Riau Dilarang Gunakan Kendaraan Dinas untuk Liburan Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh di Kazakhstan: 38 Tewas, 29 Selamat