PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap beberapa hari lalu melakukan kunjungan ke Riau. Kunjungan itu bertujuan untuk membahas persoalan lahan yang ada di Riau.

Dalam rapat bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di Riau, Mulfachri juga mengungkapkan data mengejutkan. Di mana ada 80 perusahaan perkebunan di Riau yang terindikasi menggunakan kawasan hutan untuk melakukan kegiatan usahanya. Bahkan ada di antaranya berada di kawasan hutan lindung.

DPR RI juga meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus bagi Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Riau, baik Polda Riau, maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat Medali Emas Manurung, juga memberikan komentarnya terkait hal ini.

Menurut lulusan program Doktoral Ilmu Lingkungan Universitas Riau itu, adanya perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan sebaiknya diselesaikan melalui Undang-undang Cipta Kerja (UUCK).

"Semuanya dikembalikan saja kepada Undang-undang Cipta Kerja. Kembalikan saja ke situ. Kalau memang UUCK memberikan waktu tenggang, ya kita tunggu waktu tenggang itu berakhir," kata Gulat kepada halloriau.com, Minggu (20/11/2022).

"Yang mengesahkan undang-undang itu kan DPR RI, ya dikembalikan saja ke isi UUCK tersebut dalam hal sawit yang diklaim dalam kawasan hutan. Kami petani sawit patuh terhadap produk hukum seperti undang-undang," pungkasnya.

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
BNPB Kirim Helikopter AS 350 B3A untuk Patroli Karhutla di Riau Dewi Sukses Sulap Biji Getah Jadi Makanan Lezat dan Oleh-oleh Khas Bengkalis Dinkes Terima 8 Unit Armada Ambulans dan Pusling, DPRD Kepulauan Meranti Harapkan Pelayanan Optimal ke Masyarakat		Pilkada Serentak 2024 di Riau, SF Hariyanto Dorong Kondusifitas dan Sinergi Demokrasi Tenggelam di Sungai Batang Kuantan, Bocah 7 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia WNE Photo Studio Terus Berkembang dan Buka Lapangan Kerja Berkat KUR