PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan dana bantuan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau.

Dana yang diberikan tersebut berjumlah Rp30 juta untuk satu hektare kebun kelapa sawit masyarakat.

Namun, meningkatnya inflasi akibat kenaikan BBM, Gubenur Riau, Syamsuar menuturkan, dana bantuan untuk PSR tersebut dirasa saat ini kurang.

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare dirasa kurang," ucap Gubri Syamsuar saat bertemu dengan Komisi XI DPR RI dilansir mcr, Sabtu (19/11/2022).

Dilanjutkan Gubri, selain karena kondisi inflasi, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Hal tersebut juga cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau.

"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp30 juta," pintanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari menyatakan, tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan laporan dari semua pihak.

"Kami datang untuk mendengar, baik dari pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit dan berbagai pihak lainnya," tuturnya.

Pada pertemuan tersebut, selain dihadiri para anggota Komisi XI DPR RI. Juga hadir perwakilan dari BPDPKS, asosiasi petani kelapa sawit di Riau serta OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau.(*)

BERITA LAINNYA
Presiden Prabowo Diminta Perjuangkan PPPK dan Honorer di Riau Langsung Jadi PNS Cegah Kecelakaan di Libur Nataru, Polres Pelalawan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Pos PAM Km 55 RSD Madani Ditemukan Penuh Kejanggalan, DPRD Pekanbaru: THL 600, Pasien 50 Orang		PHR-Dompet Dhuafa Riau Hadirkan Air Bersih di Desa Buluh Manis Bengkalis Masih Sering Diguyur Hujan, Hotspot Riau Terdeteksi Cuma 2 Titik Lonjakan Kendaraan Saat Libur Nataru: Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar Catat Kenaikan Tertinggi