PEKANBARU - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau kelapa sawit dan minyak goreng ke luar negeri mulai 28 April 2022 mendatang, ternyata langsung berimbas terhadap nasib petani kelapa sawit di Provinsi Riau.

Sekretaris Apkasindo Riau Djono Albar Burhan menjelaskan sejak dikeluarkan penetapan larangan ekspor sawit dan minyak goreng, harga jual tandan buah segar (TBS) sawit petani ke pabrik kelapa sawit langsung anjlok, mulai Rp300 sampai Rp1.000 per kilogram.

"Sejak kemarin adanya penetapan larangan ekspor sawit dan minyak goreng ke luar negeri, petani sawit Riau bersedih karena harga jual TBS ke pabrik kembali anjlok, yang sebabnya karena aturan pemerintah dan bukan karena kondisi pasar global," ujarnya Minggu (24/4/2022), seperti yang dilansir dari bisnis.

Dia mengakui kondisi pahit yang dialami petani sawit saat ini kembali terulang, seperti Januari 2022 lalu dimana Kemendag sempat menerapkan aturan DMO dan DPO kelapa sawit.

Padahal menurutnya saat ini petani sawit sedang bersiap menghadapi momen Lebaran yang tinggal hitungan hari akan dijalani, sehingga kebutuhan petani ikut meningkat seiring dengan rencana berbelanja untuk kebutuhan Idul Fitri dan berbagi dengan sanak keluarga setahun sekali.

Ditambah lagi, biasanya menjelang Lebaran pabrik kelapa sawit akan setop beroperasi, sehingga situasi yang dialami oleh petani saat ini kian menjadi berat.

"Sebenarnya beberapa hari menjelang Lebaran ini petani sawit Riau sudah berencana menabung untuk kebutuhan selama pabrik tutup, tapi karena harga jual sudah anjlok petani sangat bersedih dan tidak tahu harus bagaimana," ujarnya.

Menurutnya sejumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Riau sudah mulai menghentikan penerimaan TBS sawit petani, dengan alasan pabrik takut tangki penampungan CPO akan penuh akibat adanya larangan ekspor sawit oleh pemerintah.

Di sisi lain petani sawit selama ini tidak bisa menunda jadwal panen buah sawit, dan harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karena apabila panen ditunda, buah sawit yang dihasilkan menjadi terlalu matang dan kualitasnya menurun, yang akhirnya harga jual di pabrik akan semakin dipotong dari harga biasanya.

Lalu apabila panen sawit tidak dilakukan, risiko terbesar yang akan diterima petani adalah pohon sawit akan rusak akibat buah yang matang tidak diambil. Tentu situasi tidak ideal ini harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan usai adanya larangan ekspor sawit.

"Inilah dilema yang dihadapi petani, kami berharap pemerintah mendengarkan keluhan dan kesedihan petani sawit," ujarnya. *

BERITA LAINNYA
Riau Darurat! Status Siaga Bencana Diperpanjang hingga Maret 2025 Polisi Usut Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Rp 16 Miliar Telah Dikembalikan Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau: Hana Hanifah Dipanggil Ulang, Diduga Terima Rp 1 Miliar!		PGN Siapkan Investasi 338 Juta Dolar untuk Perluas Infrastruktur Gas dan Dukung Transisi Energi Mulai 1 Februari 2025, Penjualan LPG 3 Kg di Warung Dilarang, Wajib ke Pangkalan Resmi Krisis Sampah di Pekanbaru: Kemacetan dan Minimnya Trans Depo Jadi Biang Kerok!