www.halloriau.com


Ekonomi
BREAKING NEWS :
Jelang Akhir Tahun 2024 hanya Ada 8 Hotspot di Sumatera, Riau Tetap Nihil Titik Panas
 
Pahitnya Efek Samping Pelarangan Ekspor Sawit dan Minyak Goreng
Senin, 25 April 2022 - 07:29:00 WIB

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk melarang sementara ekspor kelapa sawit (CPO) dan minyak goreng per 28 April 2022 mendatang. Kebijakan itu telah diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mengaku terkejut dengan kebijakan tersebut. Meskipun dia juga sempat kagum atas keputusan yang diambil Jokowi itu.

Politikus dari PKB itu menilai kebijakan yang melarang sementara ekspor CPO tersebut harus dipertimvangkan ulang. Sebab akan memiliki dampak yang cukup besar.

"Saya sempat kagum dan kaget dengan ketegasan presiden namun kebijakan ini harus dipikir-ulang secara mendalam karena berdampak luas ke rakyat dan membuat pasar dan rantai pasok menjadi tidak ada kepastian," tuturnya dikutip Minggu (24/4/2022).

Menurut data yang dia miliki ada 6 juta hektare (ha) lahan petani sawit rakyat, dengan petani yang berjumlah 2,7 juta kk. Mereka diyakini akan mengalami pukulan langsung yang cukup serius.

"Karena 40% kebun sawit adalah kebun rakyat yang sudah bertahun-tahun harga buah tandan di bawah biaya perawatan, dan saat baru menikmati sedikit perbaikan sudah langsung dikoreksi," terangnya, seperti yang dilansir dari detik.

"Masalahnya adalah 85% CPO indonesia itu menjadi kekuatan andalan ekspor nasional, hanya 15% yang digunakan untuk kebutuhan lokal sebagai minyak goreng dll, bila ekspor dihentikan, akan membuat tangki penyimpanan tidak mampu lagi menampung sehingga akan banyak pabrik yang stop produksi dan berdampak kepada nasib pekerja," tanbahnya.

Daniel memperkirakan penerimaan negara yang sekitar Rp 500 triliun akan hilang jika ekspor CPO dihentikan. Padahal penerimaan dari pajak ekspor yang nilainya US$ 160 per ton cpo ini bisa menjadi sumber berbagai subsidi untuk rakyat dan pembangunan.

"Kelangkaan minyak goreng di pasar karna lebih disebabkan oleh pengaturan perdagangan, akibat kebijakan expor tidak dikawal dan dikontrol ketat, termasuk tatakelola yg salah selama ini, jadi kita mendorong presiden untuk melakukan kalkulasi yang mendalam dan mengoreksinya secara jitu," ucapnya. *



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Karhutla di Sumatera.(ilustrasi/int)Jelang Akhir Tahun 2024 hanya Ada 8 Hotspot di Sumatera, Riau Tetap Nihil Titik Panas
Liga Inggris.Hasil Liga Inggris: Manchester United Telan Kekalahan Lagi, Liverpool Makin Nyaman di Puncak
Ketua DPC PDIP Kabupaten Pelalawan, Syafrizal, SE (foto/ist)Sekjen Hasto Jadi Tersangka, DPC PDI Perjuangan Pelalawan Kirim Pengacara ke Jakarta
  Hujan di Pekanbaru.(ilustrasi/int)Cuaca di Riau Hari ini: Waspadai Hujan Lokal dan Potensi Petir
Tim Rescue Kantor SAR Pekanbaru saat evakuasi jenazah.Lansia yang Terjatuh dari Jembatan Merah Kampar Ditemukan Meninggal Dunia
Selebgram Oklin Fia wawancarai pengungsi Rohingya di Pekanbaru (foto/IG oklinfia)Sidak Pengungsian Warga Rohingya di Pekanbaru, Ini Kesan Selebgram Oklin Fia
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
DPMPTSP Riau-PT BSP Permudah Perizinan Pelaku Usaha UMKM
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved