JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk melarang sementara ekspor kelapa sawit (CPO) dan minyak goreng per 28 April 2022 mendatang. Kebijakan itu telah diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mengaku terkejut dengan kebijakan tersebut. Meskipun dia juga sempat kagum atas keputusan yang diambil Jokowi itu.

Politikus dari PKB itu menilai kebijakan yang melarang sementara ekspor CPO tersebut harus dipertimvangkan ulang. Sebab akan memiliki dampak yang cukup besar.

"Saya sempat kagum dan kaget dengan ketegasan presiden namun kebijakan ini harus dipikir-ulang secara mendalam karena berdampak luas ke rakyat dan membuat pasar dan rantai pasok menjadi tidak ada kepastian," tuturnya dikutip Minggu (24/4/2022).

Menurut data yang dia miliki ada 6 juta hektare (ha) lahan petani sawit rakyat, dengan petani yang berjumlah 2,7 juta kk. Mereka diyakini akan mengalami pukulan langsung yang cukup serius.

"Karena 40% kebun sawit adalah kebun rakyat yang sudah bertahun-tahun harga buah tandan di bawah biaya perawatan, dan saat baru menikmati sedikit perbaikan sudah langsung dikoreksi," terangnya, seperti yang dilansir dari detik.

"Masalahnya adalah 85% CPO indonesia itu menjadi kekuatan andalan ekspor nasional, hanya 15% yang digunakan untuk kebutuhan lokal sebagai minyak goreng dll, bila ekspor dihentikan, akan membuat tangki penyimpanan tidak mampu lagi menampung sehingga akan banyak pabrik yang stop produksi dan berdampak kepada nasib pekerja," tanbahnya.

Daniel memperkirakan penerimaan negara yang sekitar Rp 500 triliun akan hilang jika ekspor CPO dihentikan. Padahal penerimaan dari pajak ekspor yang nilainya US$ 160 per ton cpo ini bisa menjadi sumber berbagai subsidi untuk rakyat dan pembangunan.

"Kelangkaan minyak goreng di pasar karna lebih disebabkan oleh pengaturan perdagangan, akibat kebijakan expor tidak dikawal dan dikontrol ketat, termasuk tatakelola yg salah selama ini, jadi kita mendorong presiden untuk melakukan kalkulasi yang mendalam dan mengoreksinya secara jitu," ucapnya. *

BERITA LAINNYA
Riau Darurat! Status Siaga Bencana Diperpanjang hingga Maret 2025 Polisi Usut Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Rp 16 Miliar Telah Dikembalikan Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau: Hana Hanifah Dipanggil Ulang, Diduga Terima Rp 1 Miliar!		PGN Siapkan Investasi 338 Juta Dolar untuk Perluas Infrastruktur Gas dan Dukung Transisi Energi Mulai 1 Februari 2025, Penjualan LPG 3 Kg di Warung Dilarang, Wajib ke Pangkalan Resmi Krisis Sampah di Pekanbaru: Kemacetan dan Minimnya Trans Depo Jadi Biang Kerok!