PEKANBARU - Harga sawit turun ke angka Rp 1000 per kilo. Membuat sejumlah petani sawit di Riau terpekik.

Umihat, seorang petani sawit asal Kabupaten Rokan Hulu mengaku kaget atas turun mendadaknya harga sawit atau Harga TBS di Riau pada Sabtu (29/1/2022).

"Saya baru saja mengantarkan hasil panen ke pengumpul. Di sana harga sawit turun hingga Rp 1000 per kilo. TBS usia 10 tahun jatuh ke harga Rp 2.130 per kilo. Padahal sehari sebelumnya masih di harga Rp 3.130 per kilo," sebutnya, seperti yang dilansir dari tribunnews.

Ia mengatakan, penurunan harga juga terjadi di harga TBS berusia di bawah 10 tahun.

Meski terpekik, Umihat mengatakan, kenaikan Harga TBS di Riau yang terjadi beberapa bulan terakhir membuatnya cukup lega,

Sebab, ia kini memiliki modal berlebih untuk membeli pupuk dan biaya tambahan lain untuk kebun sawitnya.

Meski demikian, ia berharap, meskinya pemerintah juga menurunkan harga pupuk sehingga turunnya harga sawit tidak begitu berpengaruh terhadap petani sawit.

Sementara itu, menurut informasi yang didapat Tribunpekanbaru.com dari sebuah pabrik kelapa sawit di Rokan Hulu,

harga yang ditetapkan PKS ini turun Rp 1000 dari biasanya untuk semua umur.

Seperti untuk Harga TBS diusia diatas 10 tahun yang biasanya menjadi harga utama di pabrik tersebut dari biasanya Rp3.130 turun menjadi Rp2.130, terjadi penurunan Rp1000.

Sebagaimana diketahui, dalam sehari harga Tandan Buah Segar (TBS) anjlok hingga 25%, ini akibat pemberlakuan Domestik Market Obligation (DMO) dan Domestik Price Obligation( DPO).

Ketua DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), Tolen Ketaren kepada Tribun mengatakan, yang paling dirugikan dalam hal ini adalah petani sawit, sedangkan para pengusaha sawit tidak akan terkena imbasnya.

"Siap-siap petani sawit menangis kedepannya. Tidak lain dan tidak bukan pemicunya adalah kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan tentang penerapan DMO. Yang membuat harga tertinggi CPO dalam negeri itu dengan harga Rp 9.300. Otomatis harga TBS hancur, bukan anjlok lagi," kata Tolen saat dikonfirmasi Tribun Sabtu pagi.

Dia menyampaikan, harusnya pemerintah jangan menyamakan dengan kasus DMO batu bara.

Dimana 20 persen wajib untuk di dalam negeri.

Di batu bara dikatakannya semuanya merupakan pengusaha sedangkan sawit 40 persen milik petani.

Sehingga harga menjadi hancur.

"Selain itu pemerintah juga tidak melakukan DMO terhadap pupuk, sehingga petani membelinya tetap dengan harga tinggi. Harusnya pemerintah bisa melibatkan asosiasi sawit dan lainnya sebelum mengambil kebijakan ini. Kalau sudah begini petani jadinya yang sengsara kan," ujarnya.

Diakui Tolen, tujuan awal kebijakan DMO memang untuk menstabilkan harga minyak goreng, namun dalam kebijakan itu, eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing-masing.

Akhirnya hal itu dibebankan kepada petani, harga TBS menjadi lebih murah.*

BERITA LAINNYA
Pemko Pekanbaru Prioritaskan Pelatihan UMKM Miskin dan Bantuan Modal Residivis Jambret di Pekanbaru Diringkus Polisi, Aksi Penangkapan Viral di Medsos Kasus PMK di Riau Meningkat, Dinas PKH Percepat Vaksinasi Ribuan Hewan Ternak		ASN Pemko Pekanbaru Diminta Tingkatkan Kinerja Usai Libur Isra Miraj dan Imlek 2025 Semarak Imlek 2576: JNE Pekanbaru Berbagi Kebahagiaan dengan Pelanggan dan Masyarakat Jadi Korban Penembakan APMM, Satu WNI Asal Riau Masih Dirawat di Malaysia