PEKANBARU - Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR RI, H Abdul Wahid, ikut membahas dan mengesahkan UU Cipta Kerja sebagai perwakilan dari Fraksi PKB. Menurutnya, UU ini mengakomodir kepentingan petani kelapa sawit.

Dikatakannya, dalam klaster sumber daya UU Ciptaker, keterlanjuran kebun kelapa sawit yang berada dalam klaim kawasan hutan akan dibebaskan dari klaim kawasan hutan. 

"Karena sudah terlanjur digarap ya harus ada solusi, jika petani yang menggarap maksimal 5 hektar, ya tinggal dilaporkan, bisa disertifikatkan tetapi tidak boleh dijual," kata Abdul Wahid kepada media, Sabtu (10/10/2020) dikutip dari pikiranrakyat.

Dijelaskan Abdul Wahid lagi, jika kebun kelapa sawit itu berada di kawasan hutan lindung dan konservasi, pemerintah akan memberikan toleransi selama satu daur.

"Untuk yang terlanjur menggarap dikawasan Hutan lindung dan konservasi, ditoleransi selama satu daur masa tanam," ujar lelaki asal Indragiri Hilir (Inhil) ini.

Masih menurut Wahid, bagi kebun perorangan yang tumpang tindih dengan konsesi atau Hak Guna Usaha (HGU), maka luas HGU atau konsesinya dikurangi. Bukan petani kelapa sawitnya yang diusir.

"Bagi lahan HGU yang tumpang tindih, maka konsesi HGU yang dikurangi. Sebab enggak mungkin kelapa sawit itu ditebangi, Semuanya harus saling azas manfaat," katanya.

Selama ini kata Wahid, yang diuntungkan oleh klaim kawasan hutan itu justru hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan sisi abu-abu ketidakpastian hukum. (*)

BERITA LAINNYA
Besok, Trase Baru Jalan Lintas Riau-Sumbar Tetap Diaspal Meski Terkendala Hujan Anggota DPR RI Achmad Ingatkan Jasa Ibu Tak Terhingga Ketua ASITA Riau Dorong Pemenang Pilkada Prioritaskan Pariwisata Jadi Sumber Cuan		2.813 Kendaraan Antusias Lewat Tol Padang-Sicincin Hari Pertama Dibuka Pemko Resmi Launching Logo dan Maskot Dumai Kota Idaman PSMTI Pekanbaru Gelar Festival Dong Zhi, Tradisi Leluhur Menyatukan Keluarga