www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Pelaku Usaha yang Membandel Saat PPKM Diberi Surat Peringatan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Ngabalin Minta Jangan Ada yang Paksa Jokowi Batalkan Pemecatan Pegawai KPK
Senin, 21 Juni 2021 - 16:22:08 WIB
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta para pihak tak memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pemecatan 51 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Diketahui, Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) Anita Wahid mendesak Jokowi membatalkan pemecatan terhadap 51 pegawa karena akan menumpulkan KPK dan pemberantasan korupsi.

"Enggak usah lagi paksakan presiden keluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), kemudian enggak usah lagi paksakan presiden dengan segala macam frasa, diksi, enggak usah. Udah begitu aja," kata Ngabalin seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (21/6/2021)

Ngabalin mengatakan TWK pegawai KPK tak perlu lagi menjadi polemik lantaran Ketua KPK Firli Bahuri sudah melantik pegawai KPK lolos menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Ngabalin, bagi pegawai yang tak lolos dapat bekerja di luar KPK. Ia menilai para pegawai KPK yang tak lolos itu memiliki potensi, kapasitas, hingga integritas yang cukup baik.

"Ya sudah, potensi dan kapasitas, ilmu pengalaman itu bisa dipakai untuk mengabdi ke bangsa dan negara ini, tapi tidak di KPK," ujarnya.

PVRI sebelumnya mendesak agar Jokowi membatalkan pemecatan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK alih status menjadi ASN. Deputi Direktur PVRI Anita Wahid menyebut, pemecatan 51 pegawai itu justru akan merugikan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anita yang juga putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu juga meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka dokumen hasil asesmen TWK yang dijadikan dalih dalam menyingkirkan 51 pegawai KPK.

Menurutnya, dokumen tersebut penting untuk melihat dugaan pelanggaran hak asasi pegawai.

"Presiden harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pegawai KPK dalam proses TWK," kata Anita. (*)

 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA    
Kepala Satpol PP Pekanbaru Iwan SimatupangPelaku Usaha yang Membandel Saat PPKM Diberi Surat Peringatan
Nia RamadhaniSopir Nia Ramadhani Mengaku Tak Digaji, Cuman Dikasih Uang Bensin Motor
Dinas Perhubungan Provinsi Riau bersama tim gabungan dari POM TNI AD, Ditlantas Polda Riau dan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Riau melakukan razia kendaraan angkutan barang termasuk truk Over Dimensi Over Load92 Truk Ditilang Selama Tiga Hari Razia Tim Gabungan
Kapolda Riau saat membagikan sembako ke warga. Polda Riau Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19
IlustrasiDaftar Wilayah yang Pekerjanya Bisa Dapat Subsidi Gaji Rp 1 Juta di Riau?
  ilustrasi6 Tanda Wanita Berselingkuh dengan Pria Lain
ilustrasiRamalan Zodiak 24 Juli 2021: Capricorn, Aquarius, dan Pisces, Saatnya Cari Teman Hidup
AMSI Akan Luncurkan Crisis Center Covid-19
SyamsurizalSyamsurizal Dipastikan Pimpin PPP Riau, Siapa Calon Sekretaris?
Pramugara Lion Air Digerebek dengan Selingkuhan, Begini Fakta Sebenarnya
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Balai PPW Riau Monev Program Pamsimas dan IPAL Pesantren di Bengkalis
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved