JAKARTA - Pemerintah pusat mengingatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring datangnya fenomena El Nino. Bahkan, Menko Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan jabatan para pejabat terkait menjadi taruhan apabila gagal menjalankan tugas pengendalian karhutla.

Peringatan tersebut disampaikan Djamari usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan, Kamis (18/6).

Menurutnya, pemerintah akan menerapkan evaluasi ketat terhadap kinerja aparat keamanan maupun pimpinan daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Tetap berlaku (pemindahan jabatan), bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai Panglima Kodam juga, Danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya tadi saya ingatkan," kata Djamari Chaniago, Jumat (19/6).

Djamari menjelaskan, ancaman karhutla tahun ini perlu mendapat perhatian serius karena BMKG memprediksi fenomena El Nino mulai terjadi pada pekan ketiga Juni dan berpotensi berlangsung pada periode berikutnya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di berbagai wilayah rawan.

"Berdasarkan perhitungan dan perkiraan dari BMKG, bahwa El Nino akan sudah mulai berjalan mulai dari minggu ketiga bulan ini sampai dengan berikutnya, dan ini memerlukan kesiapan yang sama-sama kita lakukan lebih keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” sebutnya.

Meski menghadapi tantangan cuaca yang lebih berat, Djamari menilai upaya pengendalian karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik. Ia menyebut adanya kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, namun seluruh pihak tidak boleh lengah.

"Ada kemajuan dari tahun yang lalu ke tahun sekarang, ada satu kemajuan yang harus kita jaga dan bahkan harus kita capai lebih baik lagi," ucapnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang kuat dan kesamaan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan.

"Kebersamaan untuk melakukan ini sudah kita bentuk, pemahamannya juga sudah sama semua, tinggal kita melaksanakan ini. Hari ini kita punya kesepakatan bersama untuk menangani ini,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki. Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi ancaman karhutla yang berpotensi meningkat pada musim kemarau tahun ini.