JAYAPURA - Pemerintah pusat dan daerah terus mematangkan langkah percepatan program cetak sawah di Papua, sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan nasional.

Program yang ditargetkan mencapai 30.000 hektare itu tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan baru, tetapi juga menekankan kesiapan teknis, sosial, dan kelembagaan agar implementasinya berjalan berkelanjutan serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan bahwa tahapan survei, identifikasi, dan desain (SID) menjadi fondasi utama dalam program tersebut. Tahapan tersebut dinilai krusial karena menentukan arah pelaksanaan, sebelum memasuki fase konstruksi di lapangan.

Proses SID sendiri mencakup pemetaan kondisi lahan, analisis sistem pengairan, hingga kesiapan sosial masyarakat setempat, termasuk aspek kepemilikan dan penggunaan lahan.

"Kami akan lakukan secara bertahap sampai sesuai target kurang lebih sekitar 30.000 hektare tahun ini, dan ini masih dalam proses SID," katanya, dalam kunjungan kerja ke Papua.

Sebagian wilayah telah menyelesaikan tahapan awal SID dan akan segera memasuki proses konstruksi. Karena itu, pemerintah menargetkan tahap awal seluas 15.000 hektare dapat rampung paling lambat Agustus 2026. Dengan begitu, maka lahan bisa ditanami pada awal September 2026.

Bagi Kementan, kualitas hasil SID akan sangat menentukan keberhasilan program, termasuk dalam meminimalkan potensi konflik lahan dan kendala teknis di lapangan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, khususnya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat.

Pemprov Papua memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dalam mendorong pembangunan sektor pertanian di wilayah timur Indonesia.

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Papua menilai konsep program yang memanfaatkan lahan milik masyarakat dan mengembalikan hasilnya kepada masyarakat akan menciptakan siklus ekonomi yang sehat.

"Lahan berasal dari masyarakat dan hasilnya kembali untuk masyarakat, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan," kata mantan Kapolda Papua.

Pemerintah Provinsi Papua juga memperkuat langkah tersebut melalui kebijakan perluasan areal tanam serta memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kemandirian sektor pertanian.

Bantuan itu, seperti di Kampung Swentab, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, di mana Pemprov Papua bersama Pemkab Jayapura melakukan penanaman padi perdana seluas dua hektare dengan target total 50 hektare.

selain melakukan penanaman, Pemprov Papua juga membagikan alat pertanian sebanyak 43 alsintan, yang menunjukkan upaya serius pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sektor pertanian.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa NTP Papua pada Maret 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen menjadi 103,30.

Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,40 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,16 persen.

Dengan melihat hal tersebut, program ini menjadi angin segar bagi sektor pertanian. Meski begitu, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan stabilitas biaya produksi agar kesejahteraan petani dapat terus meningkat.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Papua Lunanka Daimboa mengatakan pihaknya menargetkan pengembangan sawah hingga 18.000 hektare pada 2026.

Lahan tersebut tersebar di sejumlah wilayah potensial, seperti Kabupaten Keerom, Jayapura, Waropen, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan cetak sawah rakyat, yang sebelumnya telah mencapai tahap pembukaan lahan seluas 1.000 hektare pada 2025.

"Untuk 2026, selain melanjutkan penanaman pada lahan 1.000 hektare, kami juga menargetkan cetak sawah baru seluas 18.000 hektare,” katanya.

Seluruh tahapan program itu, mulai dari identifikasi, hingga pembukaan lahan, dilakukan secara bertahap, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk brigade pangan dan penyuluh pertanian yang melakukan pendampingan rutin di lapangan.

Dengan tambahan perluasan tersebut, total potensi lahan sawah di Provinsi Papua diperkirakan mencapai sekitar 19.000 hektare.

Sementara itu, Bupati Jayapura Yunus Wonda menyambut positif program tersebut dan menilai bahwa pengembangan kawasan pertanian di wilayahnya memiliki potensi besar.

Sesuai data di pemerintah daerah, untuk Kabupaten Jayapura, ada beberapa kawasan yang menjadi lokasi cetak sawah baru, salah satunya di kawasan Grime Nawa.

Grime Nawa menjadi salah satu pusat pengembangan pertanian, peternakan, dan perkebunan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan masa depan di Papua.

Dukungan alat dan program pertanian telah mendorong aktivitas pertanian semakin berkembang.

Insentif petani

Pengamat masalah pertanian dari Universitas Papua (Unipa) Ihwan Tjolli mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh luasnya lahan yang dibuka, tetapi juga kesiapan sistem secara menyeluruh serta jaminan harga hasil panen.

Dengan memberikan jaminan harga, maka para petani akan lebih semangat dalam bekerja, dan secara tidak langsung kualitas dan kuantitas akan menjadi hal utama.

Jika petani merasa diuntungkan, katanya, mereka akan serius menekuni usahanya tersebut.

Apalagi Papua memiliki karakteristik lahan yang sangat beragam, mulai dari wilayah dataran, hingga perbukitan dan pegunungan, yang memerlukan pendekatan berbeda dalam pengembangan pertanian.

Selain itu, aspek sosial budaya juga menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait sistem kepemilikan tanah adat yang melibatkan hak ulayat, sehingga penggunaan lahan adat membutuhkan pendekatan yang tidak sederhana dan harus melibatkan semua pihak.

Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang baik atau adanya pendampingan kepada petani.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan petani, ketersediaan infrastruktur, seperti irigasi, serta akses terhadap sarana produksi, seperti benih dan pupuk.

Selain itu, pengendalian alih fungsi lahan juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Ihwan yang juga merupakan Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unipa menilai bahwa tanpa pengendalian yang baik, peningkatan produksi dapat terhambat oleh berkurangnya lahan pertanian.

Dalam jangka panjang, program cetak sawah di Papua tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan di wilayah perdesaan.

Sektor pertanian dinilai memiliki peran strategis karena sebagian besar masyarakat Papua masih bergantung pada sektor ini sebagai sumber penghidupan.

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak boleh semata-mata berorientasi pada target fisik, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan petani.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, program cetak sawah di Papua diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak jangka panjang.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan di Papua, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan baru di Indonesia.

Jika seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur, bukan tidak mungkin Papua akan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.