JAKARTA - Produksi bahan bakar minyak (BBM) jenis baru dengan kandungan rendah sulfur siap dimulai, namun belum bisa memenuhi kebutuhan nasional secara keseluruhan.

BBM ini hanya cukup untuk wilayah Jawa Barat bagian utara, termasuk Jakarta, seperti yang diungkapkan Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana.

"Ya, produksinya sudah siap, tapi untuk skala nasional belum mencukupi. Saat ini, produksi hanya cukup untuk wilayah Jawa Barat bagian utara," ujar Dadan dilansir detik.com.

BBM rendah sulfur ini diharapkan dapat membantu mengurangi polusi di wilayah yang mencakup Jakarta.

Menurut Dadan, fokus distribusi BBM ini memang diarahkan ke Jakarta karena infrastruktur yang sudah siap, termasuk jalur pipa yang ada.

"Jawa Barat bagian utara, termasuk Jakarta, sudah didukung oleh infrastruktur yang ada. Jadi, kita akan prioritaskan di sini, khususnya di Jakarta, untuk mengurangi polusi udara," jelasnya.

Namun, mengenai waktu peluncuran BBM ini yang disebut-sebut akan dilakukan pada 1 September, Dadan belum memberikan kepastian.

"Regulasinya harus selesai dulu. Saat ini, kami sedang menyelesaikannya," terangnya.

Pertanyaan mengenai apakah BBM baru ini akan disubsidi juga belum dijawab secara tegas oleh Dadan.

"Kami tidak ingin mengurangi daya beli masyarakat. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal itu," tutupnya.(*)

BERITA LAINNYA
Lindungi Pekerja Rentan, Pemprov Riau Optimalkan Program Pulut Ketan DPRD Dumai Paripurna Penyampaian 2 Ranperda Inisiatif, Ini Respon Wako Jalan Dharma Bakti dan Riau Ujung Pekanbaru Banjir, Pemotor Terperosok dalam Lubang Gelar Paripurna, DPRD Kukuhkan Zukri - Husni Tamrin Sebagai Pemimpin Baru Pelalawan ICDX Dukung Peningkatan Literasi Keuangan Nasional, Fokus pada Usia Produktif		Tak Diperpanjang Lagi, 3.368 Orang Telah Daftar PPPK Pemprov Riau Bagus Oka Kritik Penetapan Status Darurat Sampah Pekanbaru, Pertanyakan Kinerja PT EPP Lima Desa di Kampar Terendam Banjir, Raja Jaya Serukan Mitigasi Bencana Ginda Burnama: Penetapan Status Darurat Sampah di Pekanbaru Belum Tepat Pilkada Kampar di MK: 71 Ribu Pemilih Diduga Tak Terima Undangan