JAKARTA - Enam hakim terlapor terbukti langgar etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 5/MKMK/L/10/2023 terkait laporan pelanggaran etik pada Selasa (7/11/2023) sore.

"Majelis kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," sebut Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan kesimpulan.

"Hakim terlapor terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan," ujarnya dikutip detik.com.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

"Memutuskan menyatakan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Sanksi teguran lisan secara kolektif," ucap Jimly.

Putusan ini terkait dengan laporan yang dilaporkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI), Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani, dan Alamsyah Hanafiah.

Berikut ini hakim terlapor yang masuk putusan ini:

1. Manahan M P Sitompul

2. Enny Nurbaningsih

3. Suhartoyo

4. Wahiduddin Adams

5. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

6. M Guntur Hamzah. (*)

BERITA LAINNYA
Jelang Hari Pencoblosan, Bawaslu Riau Ingatkan Masyarakat Jangan Tergiur Politik Uang Diduga Tak Netral, Bawaslu Riau Panggil Anggota DPD RI MM Guna Klarifikasi Kolaborasi SF Hariyanto-Kasmarni, Siap Wujudkan Jembatan Bengkalis-Bukit Batu dan Dumai-Rupat PT Musim Mas Raih Penghargaan di Puncak HUT ke-70 PGRI & PGN Pelalawan Makin Silau, Harga Emas 1 Gram di Pekanbaru Suda Tembus Rp1,520 Juta		Kapolres Rohil Turunkan 229 Personel Pengamanan Kampanye Rapat Umum Paslon ASSET Sepekan Jelang Pencoblosan, Kapolsek Ajak Warga Simpang Kanan Ciptakan Pilkada Damai Edy-Bibra Janjikan Tambah Anggaran Alokasi Khusus Kesehatan Ibu dan Anak di Pekanbaru Apresiasi DPRD Riau Ungkap Isu Defisit Anggaran Rp1,3 Triliun, Hengky Primana: Jaga Kepercayaan Masyarakat Begini Komitmen Agung-Markarius Lindungi Perempuan dan Anak di Pekanbaru