JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 565.449 konten hoaks dan berita di media sosial dan internet sepanjang tahun 2021 lalu.

Tidak hanya itu, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, Kominfo juga menemukan sebanyak 3.356 hoaks yang tersebar pada Agustus 2018 hingga 30 September 2019 lalu.

Hoaks terbanyak yaitu mengenai isu politik sebanyak 916 konten hoaks, yang bertepatan dengan momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legistlatif (Pileg).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebut potensi penyebaran konten hoaks mengalami peningkatan.

Hal ini berkaitan dengan tembusnya angka pemilih pemuda sekitar 60 persen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka ancaman dalam penyelenggaraan pemilu semakin besar.

"Tantangannya adalah soal independensi, netralitas, dan integritas. Salah satu cara memastikan demokrasi ke depan sehat, kolaborasi ini yang harus didorong termasuk dengan kejaksaan," jelasnya.

Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengatakan, bahwa benar menjelang Pemilu 2024 kuantitas dan kualitas hoaks semakin meningkat.

"Hoaks bakal bertebaran, ditambah berdasarkan berbagai survei, sebagian masyarakat kita bukan orang-orang yang risau memproduksi dan mendistribusikan hoaks," ujarnya saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (28/10/2022).

Firman mengungkap, jika konten hoaks tersebar secara intensif di ruang digital, maka dampaknya bisa mengaburkan realitas.

Hal tersebut dewasa ini, kebanyakan masyarakat masih belum mampu membedakan mana informasi yang benar dan yang palsu.

Dampak hoaks terhadap suasana Pemilu 2024
Menurutnya, dampaknya kemungkinan terjadi salah pilih dan terpilihnya pemimpin yang buruk, jika hoaks beredar tanpa upaya penangkalan.

Untuk itu, menurut Firman, semua pihak harus merasa berkepentingan dalam penangkalan hoaks.

Caranya yaitu memastikan diri sendiri tidak memproduksi hoaks, tidak menyebarluaskan hoaks, dan selalu mengembangkan kemampuan menilai kualitas informasi.

"Produksi dan distribusi hoax harus diaggap sebagai aktivitas yang memalukan, tak beretika," ujarnya.

Dia menambahkan, dengan minimalisasi penyebaran hoaks, ruang digital akan dinikmati sebagai ruang yang dapat dipercaya.

"Pemilihan kandidat, tidak perlu keraguan," tambahnya.

Cara masyarakat menangkal hoaks di ruang digital:
1. Tingkatkan kemampuan menilai informasi

Warganet diminta untuk selalu meningkatkan kemampuan di ruang digital, terutama terkait menilai informasi yang terbawa oleh modus-modus oknum untuk memproduksi hoaks yang selalu berkembang.

2. Hadapi informasi dengan kritis

Hoax bisa masuk ke ruang digital dengan berbagai cara dan bentuk, sehingga penting bagi warganet untuk menghadapi infromasi dengan kritis.

3. Jangan mudah terpancing

Firman juga menjelaskan, sikap kritis artinya memahami bahwa tendensi informasi di ruang digital selalu berusaha memancing respons dengan segera, apakah itu bentuk dukungan atau penolakan, seperti yang dilansir dari kompas.

Oleh karena itu, warganet sebaiknya tidak perlu terpancing dengan memberikan respons yang cepat terhadap suatu informasi yang baru didapat. (*)

BERITA LAINNYA
Serius Maju Pilkada Siak 2024, Afni Daftar ke PDIP DPRD Pekanbaru Harap ASN Tetap Bekerja Profesional Dimasa Transisi Pj Walikota Tumpukan Sampah di Pekanbaru Kian Bertambah, Kepala DLHK: Masyarakat Harus Ikut Berkontribusi Disdik Riau Buka Seleksi Guru SMAN Plus Gelombang Kedua, Ini Jadwalnya Jangan Lupa Saksikan Atraksi TNI AU di Lanud Roesmin Nurjadin 28 April		Pj Gubernur Riau Melayat ke Rumah Duka Mantan Bupati Inhil Puluhan Personel Ditresnarkoba Polda Riau Jalani Tes Urin, Hasilnya? KUR BRI Bantu Kedai Harian di Pekanbaru Bertahan Saat Masa Sulit Disnakertrans Riau Tuntaskan 28 Pengaduan Pembayaran THR Idulfitri 1445 Hijriyah Suzuki Catat Kenaikan Penjualan 14 Persen di Kuartal Pertama 2024