JAKARTA - Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, Sabtu (3/9/2022) siang tadi. Langkah pemerintah ini pun kemudian mendapat sorotan dari berbagai kalangan termasuk dari Partai Demokrat.

Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, Sigit Raditya menilai, Presiden Jokowi telah mengikis harapan rakyat yang meminta agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Ia berujar, mayoritas masyarakat tidak menginginkan kebijakan tersebut dilakukan.

"Kami menyesalkan atas kebijakan tersebut, rakyat yang sudah terbebani, kini lebih terbebani lagi. Presiden telah melakukan kebijakan yang tak pro terhadap aspirasi rakyat agar BBM tak dinaikkan," kata Sigit dilansir tempo.co.

Sigit menuturkan, Partai Demokrat berada di garis terdepan menolak kenaikan harga BBM tersebut. Ia mengklaim banyak kader Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah turun ke masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi beban selama ini. BBM subsidi dinaikkan menjadi salah satunya.

"Saya salah seorang kader yang turun ke masyarakat mendengar apa yang menjadi aspirasi, keluhan khususnya ekonomi, apalagi hari ini BBM naik, keadaan masyarakat bertambah sulit," ujarnya.

Pria yang digadang sebagai calon angggota DPR dari daerah pemilihan Jabar VI (Bekasi-Depok) ini menjelaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut dirasa tak masuk akal. Padahal jelas, harga minta dunia turun dalam waktu ini. "Pemerintah hanya bisa membebani masyarakat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN tahun 2022 meski harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah sudah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) dan dampaknya terhadap besaran subsidi di APBN tahun berjalan.

Dengan asumsi ICP berada di bawah harga 90 dolar AS per barel ataupun mengambil asumsi rata-rata dalam satu tahun di rentang 97-99 dolar AS per barel, maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp502,4 triliun.(*)

BERITA LAINNYA
NETA Auto Indonesia Catatkan 108 SPK di PEVS 2024 Mantap Maju Pilkada 2024, Suyadi Incar Jadi Calon Wakil Gubernur Riau PWI Riau Terima Surat Dukungan Resmi untuk HPN 2025 dari Pemprov Karena Perusahaan Sawit SLS di Pelalawan, Asril: Saya Merasa Kaya Raya Longsor Lintas Padang-Solok, Ada Mobil Nyaris Masuk Jurang		Topaz, Bibit Sawit Unggul dari Asian Agri, Andalan Petani Sawit di Riau Bacalon Walikota Pekanbaru Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PKB dan Nasdem Fuad Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Bupati ke DPC PDI-P Rohil Titik Api di Riau Nihil, BMKG: Hotspot Sumatera Terbanyak di Sumut Sudah Tahap 7, PT ITA Kembali Salurkan Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa STKIP Meranti