JAKARTA - Pemerintah kembali kucurkan anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja atau buruh. Adapun BSU di 2022 ini didesain untuk pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.

Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta.

Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan BSU memberikan perlindungan bagi para pekerja atau buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya, tren kasus positif dan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan. Meski begitu, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa.

Selain itu, adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta dinamika politik global tidak telah menekan laju pemulihan ekonomi global hingga berimbas pada inflasi global.

Kenaikan harga-harga komoditas dan energi pun memberikan tekanan bagi pemulihan ekonomi nasional. Kondisi ini berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi," kata Ida, dikutip dari Okezone, Minggu (10/4/2022).

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengelola BSU pada 2020 dan 2021 dengan beberapa ketentuan kriteria penerima dan jumlah bantuan yang diberikan.

BSU 2020 difokuskan pada pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.

Pada 2021, BSU menyasar pekerja yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimum nya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.

Adapun di tahun ini, lanjut Ida, kriteria penerima BSU sementara didesain untuk buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini, Kemnaker tengah mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

Ida menjelaskan, BSU dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

"Sedangkan akurat didasarkan pada data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan akuntabel sesuai dengan tata kelola yang benar," katanya.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU 2020, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kemenkeu.

"Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku Bank Penyalur," ungkapnya. (*)

BERITA LAINNYA
Ada EM1, Pengunjung Living World Pekanbaru Antusias ke Pameran Honda at Family Day Pemkab Rohil Gandeng PT Asuransi Jiwa Taspen untuk Perlindungan ASN Guru dan Murid di Inhu Berkolaborasi dalam Inovasi Pendidikan Pekanbaru Juara Umum MTQ XLII Riau 2024, Ini Harapan Pj Wako Raker APTISI Riau 2024, Dorong Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Swasta		Raih Juara 5 MTQ ke-42 Riau 2024, Ini Harapan Bupati Pelalawan Perkenalkan Wisata Unggulan, Kelantan Malaysia Gelar B2B Bersama Travel Agent di Pekanbaru Penetapan NIP PPPK Pemprov Riau 2023 Sudah 90 Persen Pajero Sport Jadi Simbol Kesuksesan Bisnis MLM, Memang Berapa Harganya? Ada Ragam Menu Lezat, Kopi Boi Gelar Nobar Piala Asia U-23 2024 Indonesia vs Uzbekistan