JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) turut menyoroti isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode serta penundaan Pemilu 2024.

Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menyatakan, KontraS menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu lewat berbagai metode. Seperti amandemen UUD 1945. Alasannya, ide ini tidak memiliki urgensi dan rakyat belum menghendaki adanya amandemen tersebut.

Menurut dia, wacana atau isu ini bisa segera hilang jika Presiden Jokowi tegas jajaran menterinya yang terbukti menggulirkan isu tersebut. Tanpa adanya pemecatan atau pencopotan dinilainya isu ini akan bisa terus bergulir.

"Hal tersebut bisa dilakukan secara konkret oleh Presiden Joko Widodo dengan mencopot menteri yang terus menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden," kata dia, dikutip dari Tempo.co, Sabtu (9/4/2022).

KontraS juga meminta seluruh pihak utamanya elit dan partai politik harus berhenti menggulirkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini. Sebab, wacana ini kata Rivanlee, nyatanya bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional serta bahaya bagi sistem demokrasi Indonesia.

"Rakyatlah yang memiliki otoritas untuk membatasi, mengubah ataupun mencabut mandat kekuasaan. Wacana penundaan pemilu tidak hanya menyalahi konstitusi, namun hal ini juga jelas melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih," ujar dia.

Menurut Rivan, isu penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presisen Jokowi menjadi 3 periode ini dipantik oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang menyebutkan dunia usaha menghendaki Pemilu diundur hingga 2027.

Selanjutnya, disambut sejumlah pimpinan partai politik seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang kini juga menjabat sebagai Menko Perekonomian, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (PAN).

"Belakangan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan juga menggembar-gemborkan wacana ini dengan menyebutkan alasan big data," ujar Rivanlee.

Wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu ini kata dia jelas merupakan bentuk kongkalikong politik antar elit. Hal tersebut menurutnya dilakukan secara terstruktur, sebab dilakukan oleh pejabat publik dalam struktur pemerintahan.

"Bahkan kami mencurigai bahwa wacana ini datang dari sekeliling istana dalam hal ini kabinet kerja. Eskalasinya pun menyasar untuk memobilisasi struktural bawah dalam pemerintahan seperti halnya Kepala Desa," kata Rivanlee soal wacana Jokowi 3 periode.(*)

BERITA LAINNYA
Ini 5 Faktor Kebiasan yang Membuat Bermimpi Aneh Harga Karet di Kuansing Anjlok, Produksi Petani Merosot Tajam Sejumlah Kegiatan Pemkab Kuansing Terpaksa Bayar Hingga 2025, Pj Sekda: Gaji Honorer Aman Mulai Hari ini Jalan Lintas Riau-Sumbar Desa Tanjung Alai Dibuka 2 Arah H-4 Tahun Baru 2025, 2 Tol di Riau Dilintasi 30.883 Kendaraan		Penjualan Neta Jeblok di Thailand, Di Indonesia Aman? Perbaikan Jalan Lintas Riau-Sumbar di Cipang Kiri Hilir Masih Berlangsung MK Segera Terbitkan BRPK, Pemenang Pilkada Serentak 2024 Tanpa Sengketa Bisa Ditetapkan Lokasi PETI di Desa Sungai Alah Digrebek Polisi, Hasilnya.. Puluhan Pengendara di Tol Riau Terjaring Speed Gun, Langsung Ditilang