JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penetapan logo halal perlu melibatkan aspirasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Hal itu sebab logo yang baru diterbitkan Kementerian Agama dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

"Semestinya, penetapan logo halal perlu mempertimbangkan dan mengokomodir aspirasi para pihak, khususnya para pelaku yang selama ini bergelut dalam bidang halal," ujar Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah, Sholahuddin Al Aiyub dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (14/3).

Ia menjelaskan sejak 2019 ketika Menteri Agama saat itu dipegang Fachrul Razi, MUI dan Kemenag telah menyepakati logo halal. Di antara banyak aspek pembahasan sistem jaminan produk halal, logo halal menjadi bagian paling alot untuk disepakati.

Saat itu, kata dia, logo halal yang disepakati antara MUI dan Kemenag bentuknya bulat seperti logo halal MUI saat ini. Namun, tulisan melingkar Majelis Ulama Indonesia di bagian luar diganti menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia dan tulisan Arab melingkar Majelis Ulama Indonesia tetap dipakai.

Sementara logo halalnya jelas dengan tulisan Arab, terletak di dalam belah ketupat. Sementara di bawah tulisan halal Arab ada tulisan Halal Indonesia. Menurut dia, logo halal yang seperti itu bisa mengakomodir berbagai pihak.

"Tulisan halalnya jelas. Kementerian Agama sebagai pihak tempat mendaftar dan menerbitkan sertifikasi halal jelas. MUI sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa halal juga jelas," kata dia.

Desain seperti itu, kata Aiyub, menjembatani berbagai pihak sekaligus menggambarkan proses sistem sertifikasi halal yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.

"Sejak pertemuan itu, belum sempat ada tindak lanjut dan pembahasan lagi, namun sekarang tiba-tiba kita mendengar bahwa BPJPH telah mematenkan logo Halal Indonesia," kata dia.

Aiyub mengaku kaget dengan kemunculan logo baru ini, karena tiba-tiba ada logo yang sangat berbeda dengan dua logo yang pernah disepakati sebelumnya. Dia menuturkan MUI sangat memahami peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan terkait penetapan logo halal kepada BPJPH.

Tetapi di sisi lain, ia mengingatkan agar penetapan logo ini tidak tiba-tiba, perlu mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak termasuk kalangan usaha dan konsumen. Sebab, bagi dia, logo halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia.

"Logo Halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena memang produk yang menampilkan tanda halal dengan logo MUI ini dipasarkan di pasar global," ujarnya.

BERITA LAINNYA
Abdul Wahid-SF Hariyanto Pedomani Tunjuk Ajar Melayu untuk Membangun Riau Lepaskan Riau dari Kemiskinan, Nasir-Wardan Janji Serap APBN Hingga 15 Triliun per Tahun Debat Kedua Pilgub Riau 2024, Paslon BERMARWAH Bertekad Optimalkan Faskes dan Dokter Spesialis BRK Syariah Jakarta Promosikan Produk dalam Lomba Penyajian Kue Basah Khas Riau 2024 Elektabilitas Tinggi, Juandy Optimis Nawaitu Raih Kemenangan Pilgub Riau 2024		Remaja 14 Tahun Tenggelam di Sungai Sail, Tim SAR Pekanbaru Lakukan Pencarian Intensif Francesco Bagnaia Tercepat di Barcelona, Jorge Martin Rebut Juara Dunia MotoGP 2024 Meski Podium 3 Gajah Rusak Sawit di Kampar, Warga: Hampir Tiap Hari Ketemu Peringati HKN ke-60, Diskes Riau Gelar Senam Sehat dan Bazar Layanan Kesehatan Gratis Seleksi Petugas Haji di Riau: 1.629 Peserta Mendaftar, Hanya 243 Lolos Verifikasi Awal