JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengingatkan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar tidak merasa menjadi direktur utama. Hal itu merespons pernyataan Ahok terkait banyaknya kontrak-kontrak di BUMN yang bermasalah.
Mulanya, Arya bercerita jika apa yang disampaikan Ahok telah lama banyak disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Harusnya beliau lihat juga bahwa apa yang diomongkan beliau itu udah lama diomongkan Pak Erick Thohir. Mulai dari urusan bahwa jangan sampai project-project itu jadi bancakan korupsi, bahwa BUMN itu adalah perusahaan milik negara. Kemudian juga kalaupun ada kerja sama dengan BUMN harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. Itu semua itu udah dibicarakan oleh Pak Erick jauh-jauh hari," katanya dikutip detikcom, Minggu (28/11/2021).
Dia menjelaskan, Kementerian BUMN telah memiliki 5 program transformasi BUMN. Arya mengatakan, Ahok harusnya mengetahui hal tersebut. Program ini, kata dia, dijalankan oleh semua BUMN.
Arya mengaku bingung jika Ahok tak memahami 5 program transformasi ini. Sebagai komisaris utama, Ahok harusnya menjadikan program tersebut sebagai acuan.
Lantas, Arya mengingatkan Ahok agar sebagai komisaris utama tidak merasa sebagai direktur utama.
"Dan itu harusnya diterapkan juga di Pertamina 5 transformasi itu. Dan beliau kan sebagai komut harus membicarakan itu juga di sesama komisaris, di dewan komisaris. Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina juga menjadi komisaris merasa direktur gitu. Komut merasa dirut itu jangan, harus tahu batasan-batasannya," terangnya.
Ia pun berharap Ahok banyak belajar. Ia tak ingin Ahok sebagai komisaris utama 'ketinggalan kereta'.
"Dan kita berharap ke depan Pak Ahok makin banyak nih belajar dari apa yang sedang dilakukan oleh BUMN. Jangan sampai Pak Ahok ketinggalan kereta. Masa Pak Ahok sebagai komut ketinggalan kereta," ujarnya.
Dikutip dari Youtubenya, Ahok sebelumnya mengatakan, jika banyak kontrak BUMN bermasalah. Kondisi itu terjadi juga di Pertamina.
"Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi nih. Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain?" ungkap Ahok.
Ahok pun menduga, BUMN itu berlindung pada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Itu mens rea-nya ada. Mungkin anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi, kalau saya, pasti anda saya proses," kata Ahok.
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
