JAKARTA - Menggunakan jasa joki gagal bayar (galbay) untuk menghindari kewajiban membayar pinjaman daring (pindar) bukan jalan keluar dari persoalan utang.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, riwayat kredit macet peminjam tetap tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), meskipun menggunakan bantuan pihak ketiga untuk menghindari pembayaran.
Penegasan ini menjadi peringatan bagi masyarakat, terutama pengguna pinjaman daring yang tergiur tawaran jasa joki galbay dengan janji dapat menghapus atau menyelesaikan kewajiban utang tanpa membayar.
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengatakan, praktik tersebut justru membawa risiko bagi peminjam maupun perusahaan penyedia pendanaan.
"Fenomena joki gagal bayar tidak hanya merugikan lender dan menekan kualitas pendanaan industri, tetapi juga merugikan borrower itu sendiri," kata Agusman, Senin (16/11/2026).
"Riwayat gagal bayar tetap tercatat dalam SLIK sehingga dapat menyulitkan akses pembiayaan di kemudian hari," sambungnya.
Catatan kredit bermasalah tersebut berpotensi menjadi hambatan ketika masyarakat kembali mengajukan pembiayaan, termasuk untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.
OJK menilai praktik joki galbay juga dapat memperburuk kualitas pembiayaan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Karena itu, pengawasan terhadap penyelenggara pindar akan diperketat.
"Pengawasan terus diperkuat, termasuk mendorong penyelenggara LPBBTI meningkatkan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat," tuturnya.
"Kecukupan ketentuan juga terus dievaluasi untuk mencegah praktik joki gagal bayar serta menjaga industri LPBBTI yang sehat dan berkelanjutan," jelasnya.
Di tengah persoalan joki galbay, OJK juga menyoroti tingginya kontribusi kelompok usia muda terhadap pembiayaan bermasalah.
Data OJK menunjukkan, peminjam berusia 19-34 tahun menyumbang 50,69 persen dari total pendanaan macet berdasarkan indikator Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) dari sisi penerima pinjaman atau borrower.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa kelompok usia produktif masih menghadapi tantangan dalam mengelola kewajiban pinjaman daring.
Menurut Agusman, kenaikan TWP90 antara lain dipengaruhi penurunan kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
"Peningkatan TWP90 dipengaruhi antara lain menurunnya kemampuan bayar borrower," sebutnya.
"Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Penyelenggara juga terus diawasi agar pertumbuhan penyaluran tetap diiringi kualitas pendanaan yang terjaga," pungkasnya.