PEKANBARU – Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Provinsi Riau, Donny Satria Putra, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan sektor perbankan guna mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Apalagi Donny bersama jajaran pengurus DPD Himperra Riau periode 2025–2029 sudah dilantik oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, pekan lalu.
Donny mengawali dengan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai telah memberikan dukungan terhadap upaya penyediaan rumah bagi masyarakat.
"Dengan dukungan Pak SF Hariyanto kepada Himperra dalam menyediakan rumah bagi masyarakat Riau. Ini menjadi semangat bagi kami untuk cari solusi rumah subsidi," ujarnya, Jumat (7/8/2026).
Menurut Donny, kepengurusan baru akan memprioritaskan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor perbankan agar proses perizinan maupun pembiayaan rumah dapat berjalan lebih mudah.
Ia menilai, sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai formulasi dan relaksasi kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan rumah sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.
Selain itu, Himperra Riau juga akan berupaya mencari solusi atas meningkatnya harga material bangunan yang menjadi tantangan bagi pengembang dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar setelah pelantikan, Himperra Riau juga akan membahas pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai daerah, memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perumahan dan permukiman.
"SDM menjadi faktor penting agar setiap anggota mampu menghasilkan kawasan perumahan yang berkualitas. Mulai dari proses perizinan, konsep pembangunan, kualitas bangunan, hingga legalitas tanah dan bangunan harus benar-benar dipastikan lengkap sehingga masyarakat mendapatkan hunian yang aman dan berkualitas," sebut Donny.
Donny juga menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan arahan Majelis Kehormatan DPP Himperra untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pengembang rumah subsidi di Riau.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah hambatan perizinan akibat tumpang tindih data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari Kementerian ATR/BPN dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. Kondisi tersebut berdampak pada penolakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem OSS.
"Kami berharap persoalan-persoalan seperti ini bisa menjadi pembahasan utama dalam Rakerda sehingga ditemukan solusi bersama untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Ia menambahkan, Himperra Riau juga berkomitmen mempertahankan reputasi sebagai salah satu DPD terbaik di Indonesia, terutama dari sisi administrasi organisasi, sekaligus menghadirkan inovasi yang mampu menjawab berbagai tantangan sektor perumahan di Provinsi Riau.
