JAKARTA – Pelaku usaha angkutan darat, khususnya bus antarkota antarprovinsi (AKAP), mengeluhkan kelangkaan solar bersubsidi yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, menyebut persoalan ketersediaan BBM bersubsidi menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha transportasi umum pada momentum akhir tahun ini.
Ia menjelaskan, kebijakan pembelian BBM subsidi bagi angkutan umum yang dibatasi kuota serta penerapan sistem barcode kerap menimbulkan kendala di lapangan. Kondisi tersebut diperparah dengan sering kosongnya pasokan solar bersubsidi di sejumlah SPBU.
“Pembatasan pembelian BBM subsidi untuk angkutan umum dan sistem barcode yang sering bermasalah menyebabkan antrean panjang kendaraan. Situasi ini terlihat jelas di beberapa SPBU,” ujar Kurnia Lesani Adnan kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).
Sani sapaan akrabnya berharap Pertamina dapat memperkuat suplai solar bersubsidi ke SPBU, terutama di jalur-jalur strategis transportasi. Ia juga meminta agar pembatasan kuota BBM subsidi bagi angkutan umum dapat ditinjau ulang.
“Minimal, permasalahan sistem MyPertamina untuk angkutan umum segera diselesaikan. Jangan sampai persoalan BBM justru memperparah kemacetan, terutama saat puncak arus Nataru,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan Nataru tahun ini diperkirakan semakin kompleks, terutama potensi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Ia menilai kebijakan pemerintah yang ada justru cenderung mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, bukan memaksimalkan transportasi umum.
“Faktanya, hingga saat ini, bahkan menjelang Nataru, jumlah penumpang masih relatif lengang. Reservasi belum menunjukkan lonjakan signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Sani.
Selain persoalan BBM dan kemacetan, IPOMI juga mengingatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mewaspadai faktor cuaca ekstrem serta potensi bencana, terutama pada layanan transportasi penyeberangan dan wilayah rawan gangguan alam.
Ia mencontohkan kemacetan yang terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatra dalam beberapa hari terakhir akibat kendaraan berat yang mengalami kerusakan. Lambannya penanganan di lapangan menyebabkan antrean kendaraan mengular panjang.
“Belajar dari kejadian-kejadian tersebut, kami berharap pemerintah pusat dan daerah, bersama seluruh pemangku kepentingan, dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi di lapangan. Dengan begitu, jika terjadi kondisi darurat, penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.
