PEKANBARU — DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau akan melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov) pada 29 November 2025. Agenda ini menjadi forum penting untuk pertanggungjawaban pengurus dan pemilihan Ketua DPP Apindo Riau periode berikutnya.
Konferensi pers terkait pelaksanaan Musprov digelar Selasa (18/11) dan dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Riau Huniati, Ketua DPP Apindo Riau Wijatmoko Rah Risno, Ketua Steering Committee (SC) Edyanus Herman Halim, serta Ketua Panitia OC yang juga menjadi calon ketua, Nila Riana.
Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Riau, Huniati, menjelaskan bahwa Muprov tetap mengikuti prosedur organisasi meskipun hanya ada satu bakal calon ketua.
"Ada dua agenda utama, yaitu pertanggungjawaban dan pemilihan ketua DPP. Tahun ini terdapat perubahan AD/ART, sehingga proses pencalonan harus melalui Dewan Pertimbangan," ujarnya.
Huniati menyebut proses penjaringan dimulai 15 September 2025 melalui pengumuman dan pembukaan pendaftaran, sementara batas akhir pemasukan berkas ditetapkan pada 15 Oktober.
"Meski hanya satu orang yang mendaftar, yaitu Nila Riana, proses tetap harus melalui Muprov. Tidak bisa otomatis disahkan," kata Huniati.
Ketua DPP Apindo Riau, Wijatmoko Rah Risno, mengatakan bahwa delapan kabupaten/kota akan memiliki hak suara dalam Muprov. Daerah tersebut ialah Pelalawan, Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Rokan Hilir.
"Setelah Muprov, pelantikan pengurus baru direncanakan pada 9 Desember. Pada hari yang sama kita juga akan menggelar dialog ekonomi yang akan mengundang Gubernur Riau dan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono," ujar Wijatmoko.
Nila Riana, yang juga Ketua Panitia OC, mengakui bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai ketua untuk memperkuat kontribusi terhadap organisasi.
"Saya sudah 10 tahun berorganisasi di Apindo. Saya ingin terlibat lebih besar melalui gagasan dan kerja nyata bagi penguatan ekonomi daerah," katanya.
Ia menegaskan bahwa status calon tunggal bukan berarti proses pemilihan kehilangan nilai demokratis.
Ketua SC, Edyanus Herman Halim, menekankan bahwa Muprov tidak hanya memilih ketua, tetapi juga merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.
"Kita berharap Muprov menghasilkan rekomendasi nyata untuk mendukung anggota dan dunia usaha di Riau. Rekomendasi itu akan difinalkan sebelum pelantikan pada 9 Desember," ujarnya.
Dalam dialog ekonomi yang direncanakan, tema yang diusung adalah "Sinergi Stakeholder dan Pengembangan Infrastruktur untuk Memacu Daya Saing Ekonomi."
Edyanus menyebut pihaknya berharap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, Agus Harimurti Yudhoyono, dapat hadir memberikan paparan.
"Kondisi infrastruktur kita belum memadai. Banyak jalan strategis masih kelas tiga, padahal alat angkut makin besar. Jalan harus menyesuaikan perkembangan teknologi logistik," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas sejumlah ruas jalan seperti Dumai–Pakning, Tembilahan–Rengat, hingga Tanjung Alai–Muara Takus, termasuk rencana jalur Roro Dumai–Melaka.
"Meningkatkan akses ke Muara Takus juga akan membuka potensi wisata sejarah. Infrastruktur yang baik akan memperkuat ekonomi daerah," kata Edyanus.
Muprov Apindo Riau 2025 diharapkan menjadi forum untuk memperkuat arah organisasi dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih kompetitif di provinsi tersebut.
