MEDAN – Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai terasa nyata di sektor perhotelan, khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara.

Sejumlah hotel berbintang di kota ini terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja akibat merosotnya tingkat okupansi dan minimnya pemesanan acara, terutama dari instansi pemerintahan yang selama ini menjadi penyokong utama bisnis hotel.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara, Denny S Wardhana, mengungkapkan bahwa sejumlah hotel bintang tiga dan empat di Medan mulai mengambil langkah efisiensi, termasuk tidak memperpanjang kontrak karyawan dan menghentikan penggunaan tenaga kerja lepas untuk acara-acara (casual staff).

“Di Sumut, khususnya Medan, saat ini beberapa hotel mulai mengurangi jumlah pegawai. Ini adalah bagian dari upaya penghematan, selain efisiensi energi. Pegawai kontrak yang masa kerjanya habis tidak diperpanjang. Bahkan untuk event-event yang dulu melibatkan banyak tenaga casual, sekarang sudah tidak ada lagi,” ujar Denny, Jumat (30/5/2025).

Menurut Denny, sekitar 60 persen okupansi hotel di Medan selama ini disumbang oleh acara-acara pemerintahan, khususnya dalam bentuk pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE). Namun, sejak diumumkannya kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun 2025, pemesanan dari sektor tersebut praktis menghilang.

“Pemerintah daerah selama ini menyumbang sekitar 60 persen dari okupansi hotel. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang berani melakukan pemesanan acara. Bisa dikatakan pemesanan dari pemerintahan saat ini nol,” kata Denny.

Tak hanya itu, tingkat hunian kamar (okupansi) hotel di Medan juga mengalami penurunan drastis. Beberapa hotel bahkan hanya mampu mencapai okupansi di bawah 50 persen, dengan angka tertinggi berkisar 40 persen dan terendah di kisaran 20 persen.

“Okupansi hotel saat ini sangat rendah, rata-rata di bawah 50 persen. Ada yang hanya 20 persen, 30 persen, atau 40 persen. Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi Medan dikenal sebagai kota yang mengandalkan MICE. Ketika event-event pemerintah menghilang, otomatis kegiatan hotel pun lumpuh,” jelasnya.

PHRI Sumut mengaku telah menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah, namun hingga kini belum ada solusi konkret yang diberikan. Denny berharap, sisa anggaran pemerintah yang tidak digunakan bisa dialihkan kembali untuk kegiatan yang melibatkan sektor perhotelan demi menjaga keberlangsungan bisnis dan ekonomi turunan lainnya.

“Kita sudah ajukan permintaan agar sisa anggaran yang 50 persen itu bisa diputar dan sebagian diarahkan ke hotel. Karena dampaknya bukan hanya dirasakan oleh hotel, tetapi juga sektor-sektor lain yang tergantung dari aktivitas hotel, termasuk pemasukan daerah melalui pajak hotel,” ucapnya.

Denny pun menegaskan bahwa tanpa dukungan dan kegiatan dari sektor pemerintahan, sebagian besar hotel di Medan tidak akan mampu bertahan lama.

“Kalau tidak ada event di Medan, hotel tidak akan bertahan. Sampai kapan pengusaha bisa menanggung semua beban operasional? Kita butuh dukungan nyata agar industri ini bisa bangkit kembali,” pungkasnya dikutip dari MC.Riau. (*)