DENPASAR – Industri event di Bali terancam mengalami kehancuran akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, yang berdampak pada berkurangnya kegiatan yang melibatkan jasa Event Organizer (EO).

Ketua DPD Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) Bali, Grace Jeanie, mengungkapkan bahwa sekitar 85% pelaku industri event mengalami penurunan pendapatan signifikan akibat pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan seminar yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan survei yang melibatkan 44 pelaku industri event, sekitar 750 event diperkirakan akan terdampak pada kuartal I/2025. Jika tren ini terus berlanjut sepanjang tahun, industri event di Bali diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp3,15 triliun. Kerugian tersebut meliputi hilangnya pendapatan bagi EO, vendor produksi, tenaga kerja lepas, serta sektor pendukung seperti perhotelan, transportasi, dan UMKM.

“Industri event adalah salah satu pilar ekonomi Bali. Jika event-event besar dibatalkan atau anggarannya dikurangi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh ribuan pekerja di sektor ini,” kata Jeanie dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Selain dampak finansial, kebijakan efisiensi anggaran juga mengancam keberlanjutan pekerjaan bagi para tenaga kerja di industri event. Sekitar 2.500 pekerja tetap dan tidak tetap berisiko kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. Sebanyak 57% responden survei mengungkapkan pesimisme terhadap masa depan industri ini, dengan mereka merasa bahwa sektor event akan semakin sulit berkembang.

Industri event juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian Bali secara keseluruhan. Pemangkasan anggaran ini dapat mengurangi jumlah kunjungan wisatawan bisnis, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat okupansi hotel, penggunaan layanan transportasi, serta konsumsi di restoran dan destinasi wisata.

Jeanie memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah agar efisiensi anggaran tetap dilaksanakan tanpa menghancurkan industri event dan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Pertama, pemerintah diminta untuk merevisi implementasi efisiensi dengan mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap sektor terkait. Anggaran untuk event bisa diprioritaskan untuk kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan ekonomi lokal.

Kedua, Jeanie mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada industri event, seperti keringanan pajak dan biaya perizinan bagi penyelenggara event, terutama yang melibatkan UMKM dan tenaga kerja lokal. Ketiga, pemerintah disarankan untuk memperkuat digitalisasi dan konsep event hybrid dengan mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi, tanpa harus membatalkan event. Dengan cara ini, event tetap dapat dilaksanakan, meskipun dalam bentuk virtual atau hybrid yang tetap memberikan dampak positif bagi perekonomian Bali.

Jeanie juga mengusulkan agar pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) untuk memastikan event tetap dapat berjalan meskipun anggaran terbatas. Selain itu, diversifikasi pariwisata dengan mengembangkan wellness tourism diharapkan dapat menjadi sektor pelengkap yang mendukung perekonomian Bali selain sektor MICE.

Ivendo Bali menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan industri yang telah berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi daerah. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Bali diharapkan tetap dapat mempertahankan posisinya sebagai destinasi unggulan untuk berbagai jenis event dan pusat MICE di Indonesia.

“Kami berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan ini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, agar solusi yang diambil tetap mendukung keberlanjutan industri event dan perekonomian Bali secara keseluruhan,” tegas Jeanie.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi memang berpengaruh terhadap pola kerja lembaga negara. Meskipun MICE menyumbang sekitar 30% dari total aktivitas pariwisata, dampak dari kebijakan ini terhadap perekonomian Bali baru akan terlihat pada kuartal I/2025.

“Kami juga merasakan dampak efisiensi ini. Kami harus mencari cara agar pekerjaan tetap terlaksana meskipun anggaran sudah dikurangi. Dampaknya memang akan terlihat pada cara kerja kami,” ujar Puji, seperti yang dilansir dari bisnis.(*)

BERITA LAINNYA
THL yang Gajinya Belum Dibayarkan Sesuai Tanggal Silahkan Lapor ke Wako Walikota Pekanbaru Ingatkan Warga Perhatikan Keamanan Rumah Sebelum Mudik Indosat Optimalkan Jaringan dengan AI Hadapi Lonjakan Trafik Ramadan dan Lebaran		Harmoni Merangkai Energi di Tiga Kabupaten Wilayah Operasi Pertamina EP Lirik Karyawan XL Axiata dan BI Salurkan Bantuan dan Buka Bersama Disabilitas Netra di Medan PHR Zona Rokan Raih Penghargaan Komunikasi dan Kehumasan PRIA 2025