PEKANBARU – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Riau mengungkapkan kebingungan terkait kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% yang diumumkan pemerintah pusat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
Ketua Asita Riau, Dede Firmansyah, menilai kebijakan ini belum memiliki kejelasan mekanisme yang detail, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku industri pariwisata.
Menurut Dede, tarif tiket pesawat selama ini berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung pada tarif batas atas dan bawah. Namun, kebijakan diskon 10% ini belum memperjelas dari tarif mana penurunan dihitung.
"Yang turun 10% itu dari tarif yang mana? Jika dari tarif batas atas, dampaknya bisa berbeda dengan jika dihitung dari tarif promosi," ujar Dede, Senin (2/12/2024).
Ia juga membandingkan diskon besar hingga 70% yang sering ditawarkan maskapai nasional seperti Garuda Indonesia untuk tiket dengan harga tinggi. "Jika diskon 10% dihitung dari harga Rp2 juta, tentu dampaknya tidak signifikan bagi konsumen," tambahnya.
Dede menyoroti kebiasaan masyarakat yang cenderung memesan tiket secara mendadak atau last minute. Menurutnya, diskon 10% kemungkinan tidak akan dirasakan oleh mereka yang telah membeli tiket jauh-jauh hari. "Banyak yang sudah memesan tiket untuk Nataru sejak lama. Jadi, kebijakan ini seolah tidak memberi keuntungan bagi mereka," ujarnya.
Layanan Diharapkan
Dede menegaskan pentingnya transparansi dari pemerintah dan maskapai terkait mekanisme kebijakan ini. Ia khawatir tanpa kejelasan, kebijakan ini justru akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan pelaku industri.
"Jika penurunan harga ini benar-benar efektif, tentu dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian, terutama pada momen liburan panjang seperti Nataru," katanya.
Namun, ia juga mengingatkan agar penurunan harga tiket tidak diiringi penurunan kualitas layanan. "Jangan sampai harga turun, tapi kualitas layanan juga ikut menurun. Hal itu justru bisa merugikan konsumen," tegasnya.
Asita Riau berharap pemerintah segera memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan ini agar dampaknya benar-benar terasa. "Kami ingin mekanisme yang jelas sehingga semua pihak, baik konsumen maupun pelaku industri, bisa merasakan manfaatnya," pungkas Dede.
Dengan libur Nataru yang semakin dekat, kepastian terkait kebijakan ini menjadi krusial untuk memastikan kesiapan masyarakat dan industri pariwisata dalam menghadapi lonjakan aktivitas perjalanan.
Editor: Riki
