JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong Wajib Pajak untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, sudah ada sekitar 60,79 juta NIK yang berhasil dipadankan dengan NPWP hingga 20 Februari 2024.

"Pemadanan melalui sistem ada 55,9 juta dan yang dipadankan sendiri wajib pajak melalui portal kami ada 3,9 juta NIK," ungkap Suryo dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Februari 2024, di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Menurut dia ada 12 juta NIK belum padan dengan NPWP. Di antaranya adalah wajib pajak tidak aktif, meninggal dunia, atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

Pihaknya terus mensosialisasikan agar wajib pajak melakukan pemadanan. Pasalnya dalam implementasi core tax administration system atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) ke depan wajib menggunakan NIK sebagai indikator atau nomor yang digunakan untuk bertransaksi dengan DJP.

Rencananya core tax tersebut akan mulai diterapkan 1 Mei 2024. Pemadanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, seperti yang dilansir dari sindonews. (*)

BERITA LAINNYA
Tingkatkan Keterbukaan Informasi, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan Jadwal MotoGP Australia 2024: Hari Ini FP1 Start Jam 06.45 WIB, Martin & Bagnaia Menghapus Mitos Korupsi KUR BNI Bengkalis Rp46,6 Miliar Dipakai Para Tersangka Beli Mobil Hingga Buka Lahan Sawit		Ada yang Baru dari Mitsubishi Fuso Fighter X Honda HR-V Belum Tersaingi Meski Lebih Mahal dari Yaris Cross dan XForce Bea Cukai Tembilahan Eratkan Kolaborasi dengan Masyarakat dan Seniman