PEKANBARU - Sebagai salah satu upaya besar dalam dunia energi, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah menerima alih kelola Wilayah Kerja (WK) Rokan dua tahun yang lalu, termasuk tanggungjawab besar dalam mengelola aset Berharga Milik Negara (BMN).

Melalui sebuah pernyataan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), PHR telah mengambil alih pengelolaan tanah seluas 50.837 hektar senilai 59,64 triliun rupiah yang terdapat di dalamnya.

Perubahan ini dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 dan didukung oleh Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 557.K/BN.03/SJN.A/2021 tertanggal 8 Agustus 2021.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PML.06/2020 memberikan panduan mengenai pengelolaan BMN Hulu Migas.

Menurut PMK ini, aset BMN hulu migas sejatinya dimaksudkan untuk mendukung kegiatan hulu migas. Namun, dalam konteks penggunaannya, pengelolaan harus dioptimalkan.

Ini berarti, BMN ini dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan tujuan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan juga untuk mencegah penggunaan yang tidak sah.

Pjs VP Legal Counsel PHR, Ardhi Apriyanto menjelaskan, tidak semua BMN KKKS yang belum optimal dalam pemanfaatannya dapat disewakan begitu saja.

"Terdapat serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi agar tanah BMN ini dapat direkomendasikan untuk disewakan atau dioptimalkan penggunaannya," kata Ardhi.

Selain itu, Ardhi menekankan pentingnya memastikan bahwa optimalisasi manfaat ini tidak mengganggu kegiatan hulu migas yang sedang berlangsung di WK Rokan yang ditangani PHR.

Pemanfaatan BMN hulu migas bisa berwujud dalam berbagai bentuk, termasuk sewa dan pinjam pakai, terutama pada aset-aset seperti tanah dan harta benda modal.

Sumartono, Kepala Pusat Pengelolaan BMN-Kementerian ESDM, memberikan penjelasan lengkap tentang pengelolaan BMN ini dalam sebuah forum Internasional mengenai minyak dan gas di Bali tahun 2023.

Dia menuturkan, para KKKS memiliki kewajiban yang sangat penting dalam mengamankan BMN Hulu Migas. Pengamanan ini mencakup segala aspek, mulai dari administrasi hingga aspek fisik dan hukum.

Tanggungjawab PHR sebagai Kontraktor Kuasa Pengguna Barang mencakup memberikan konfirmasi dan rekomendasi kepada Pusat Pengelola Barang Milik Negara (PPBMN) di Kementerian ESDM.

Hal ini berkaitan dengan pengajuan rencana penggunaan BMN oleh pihak ketiga. Mulai dari memastikan lokasi yang diajukan berada dalam BMN, menghitung luas lahan, memastikan rencana penggunaan tidak akan mengganggu kegiatan usaha hulu Migas, hingga memastikan bahwa PHR tidak akan menggunakan lahan tersebut untuk operasinya di masa depan.

Hasil rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan SKK Migas sebagai Kuasa Pengguna Barang, PPBMN sebagai Pengguna Barang, dan DJKN sebagai Pengelola Barang.

Salah satu hasil konkret dari rekomendasi PHR adalah pemanfaatan lahan BMN untuk pembangunan jaringan pipa oleh Pertagas.

Ini memungkinkan pengalihan aliran produksi minyak Pertamina dari pipa lama ke pipa baru menuju Dumai. Selama tahun 2022-2023, pemanfaatan pihak ketiga telah memberikan tambahan PNBP sebesar Rp76 miliar kepada negara.

Tidak hanya pemanfaatan oleh pihak swasta, PHR juga membantu dalam menyusun rekomendasi penggunaan BMN untuk kepentingan pemerintah daerah, seperti pembangunan jalan Lingkar Barat di Duri.

Meskipun hal ini tidak menghasilkan PNBP secara langsung, rekomendasi ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan akses jalan yang mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi setempat.

Namun, pengelolaan aset BMN pada skala yang besar seperti ini bukan tanpa tantangan. Aset senilai triliunan rupiah tersebar di wilayah kerja yang sangat luas, setara dengan sepuluh kali luas DKI Jakarta.

Oleh karena itu, PHR merancang teknologi berbasis Geographic Information System (GIS) yang memungkinkan pemantauan, penentuan lokasi, dan pemeriksaan fisik aset dengan cepat dan akurat.

Melalui aplikasi khusus berbasis GIS yang mereka kembangkan, PHR telah mempermudah tata kelola lahan BMN. Aplikasi ini berisi data koordinat yang mencakup seluruh lokasi BMN dan fasilitas penting PHR. Dengan data ini, PHR dapat mengambil keputusan bisnis yang cepat dan akurat.

Selain manfaat ekonomi yang jiperbuat oleh pemanfaatan BMN, PHR juga telah berperan dalam membantu Badan POM menghemat dana.

Ini dilakukan dengan menyusun konfirmasi dan rekomendasi penggunaan BMN, termasuk lahan seluas 9000 meter persegi dan bangunan eks Sanggar Karyawan PHR yang akan digunakan sebagai kantor Badan POM Kota Dumai.

Penempatan kantor ini telah disetujui dan akan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi daerah melalui pembukaan akses jalan yang mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi setempat.

Berita ini menggarisbawahi, pengelolaan aset BMN yang cerdas dan efisien dapat memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi pemerintah dan perusahaan, tetapi juga masyarakat setempat.(rilis)

BERITA LAINNYA
Digelar 3 Hari, Gernas BBI-BBWI Riau Dimeriahkan Virgoun Hingga Angel Karamoy Bawaslu Rohil Mulai Rekrutmen Ulang Anggota Panwaslu Kecamatan Jelang Pilkada 2024 Raih Juara 5 MTQ ke-42 Riau 2024, Ini Harapan Bupati Pelalawan		Jaga Kekompakan, Warga RT 08/11 Jalan Raja Pelalawan Bersihkan Lingkungan Ada EM1, Pengunjung Living World Pekanbaru Antusias ke Pameran Honda at Family Day Pemkab Rohil Gandeng PT Asuransi Jiwa Taspen untuk Perlindungan ASN