JAKARTA - Masyarakat diminta tidak panik adanya kabar hacker meretas data PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BSI untuk melakukan percepatan penyelesaian audit forensik.
Itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK, Dian Ediana Rae. Ia menyebut saat ini layanan BSI sudah bisa berjalan normal secara bertahap melalui delivery channel yang tersedia.
Dikutip Bisnis.com, KEPP OJK menerangkan saat ini tim pengawas dan pemeriksa IT OJK terus berkoordinasi untuk mengevaluasi sumber gangguan layanan yang dialami BSI. Juga meminta BSI untuk melakukan percepatan penyelesaian audit forensik yang saat ini sedang berjalan.
“OJK juga mendukung langkah BSI untuk mengedepankan upaya stabilisasi dan peningkatan layanan kepada nasabah antara lain melalui perluasan layanan weekend banking,” ujar Dian, Sabtu (13/5/2023).
Kemudian, OJK meminta BSI agar mengoptimalkan pemberian tanggapan atas pengaduan yang diterima dari nasabah dan masyarakat. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
KEPP menyebut bahwa industri perbankan perlu senantiasa memperhatikan tata kelola, keamanan informasi, dan pelindungan konsumen dalam menghadapi tantangan penggunaan teknologi informasi di era digital.
Sebagai pedoman, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
"Industri perbankan dituntut untuk meningkatkan ketahanan Sistem Elektronik yang dimiliki dan mampu memulihkan keadaan setelah terjadinya gangguan layanan,” sambungnya.
Dian menyenut OJK bakal terus memastikan ketahanan digital perbankan Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum untuk dipedomani dengan konsisten oleh seluruh perbankan. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa OJK memberikan perhatian besar kepada pelindungan nasabah dan konsumen.
Sehubungan dengan itu, KE PEPK berharap supaya sistem IT yang digunakan bank makin memperkuat aspek pelindungan konsumen.
"Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan berhati-hati dalam melakukan transaksi, mewaspadai potensi penipuan maupun tindak kejahatan lainnya yang mengatasnamakan suatu bank, serta melakukan verifikasi kebenaran informasi yang beredar,” kata Friderica.
Sebagaimana diketahui, kelompok peretas (hacker) spesialis ransomware LockBit mengaku telah menyerang sistem BSI dan mencuri 1,5 terabyte (TB) data nasabah. Dilansir dari akun Twitter @darktracer_int, kelompok peretas LockBit 3.0 mengaku menjadi dalang dari serangan siber kepada sistem BSI. Dalam keterangannya, LockBit 3.0 mengklaim telah mengambil data 15 juta nasabah dan karyawan BSI.
"Manajemen bank tidak punya alasan yang lebih baik selain berbohong kepada nasabah dan mitra perusahaan, yakni melaporkan adanya sejenis 'masalah teknis' yang sedang dialami oleh bank,” bunyi pernyataan LockBit.
Terkait gangguan layanan, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menjelaskan pihaknya bisa segera memulihkan gangguan di sistem perseroan dan menilainya sebagai respons pemulihan yang baik. Dia juga menyebut bahwa seluruh layanan perbankan BSI sudah berangsur normal dan pulih sejak Kamis (11/5/2023).
"Gangguan di IT BSI sebenarnya telah dapat dipulihkan (recover operation) segera dan ini merupakan response recovery yang baik. Prioritas utama kami menjaga data dan dana nasabah,” sambung Hery, Sabtu (13/5/2023). (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :