JAKARTA - Indonesia akan terus mendorong negara-negara ASEAN untuk mengintegrasikan sektor perekonomian. Salah satunya dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dalam regional tersebut.

Nella Sri Hendriyetty selaku Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan mengatakan bahwa kebijakan Local Currency Transaction (LCS) itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mata uang asing sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis global.

“Sebagai Ketua ASEAN, kita mendorong negara-negara di ASEAN untuk memakai mata uang lokal dalam transaksi lintas batas ASEAN. Saat ini kita sedang menjalin pendekatan dengan Malaysia dan Thailand yang dilakukan secara bilateral, belum secara regional,” ujarnya, Rabu (3/5/2023).

Saat ini, dia melanjutkan, sudah terbentuk gugus tugas proses transisi penggunaan mata uang lokal di negara ASEAN. Harapannya, proses transisi ini berjalan sukses sehingga bisa memasukkan ketentuan tentang penggunaan mata uang lokal ASEAN dalam kewajiban kontrak bisnis di sesama negara ASEAN.

Menurutnya, meski sangat mendorong pemakaian mata uang lokal ASEAN dalam transaksi perdagangan, tidak ada pemaksaan dalam proses implementasi. Semua diserahkan pada kesiapan masing-masing negara.

“Dengan instrumen ini,  negara ASEAN punya pilihan diversifikasi komposisi cadangan devisanya. Dan bisa tingkatkan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Kalau bergantung seluruhnya pada dolar Amerika misalkan, rentan terkena turbulensi ekonomi dan fundamental ekonomi melemah. Kalau ada penguatan dolar, nilai rupiah turun, biaya impor bahan baku, dan lain-lain akan meningkat  cukup tajam,” jelasnya.

Masih di bidang keuangan, keketuaan Indonesia pada ASEAN juga mendorong penggunaan Quick Response Code atau QR  tunggal yang bisa digunakan di semua negara anggota dalam transaksi perdagangan, termasuk di bidang pariwisata. Selain itu, ada pula inklusi finansial untuk sektor UMKM.

Tidak hanya itu saja, Indonesia juga tengah menggalang dukungan negara ASEAN untuk memasukkan transisi energi ke dalam taksonomi transisi energi versi 2 yang sesuai dengan situasi dan karakter di Asia Tenggara agar diakui secara global. Jika diakui secara global, maka penyaluran pembiayaan transisi energi akan lebih murah lagi.

Selain pendanaan di sektor keuangan, ada juga sokongan Indonesia dalam forum ASEAN terkait peningkatan pembiayaan infrastruktur. Dalam hal ini, negara-negara ASEAN bisa menggunakan dana yang dikumpulkan secara bersama untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negara masing-masing dengan nilai pengembalian yang murah. Tidak hanya itu, kerja sama ini juga bisa ditingkatkan dengan menggandeng partner lain sehingga pembiayaan juga bisa jauh lebih murah lagi.

“Kalau di bidang kesehatan, seperti G20 tahun lalu,  kita terus dorong adanya pandemic fund. Bahkan untuk ASEAN bukan hanya pandemic fund, negara anggota yang mengalami gejala krisis ekonomi juga bisa menggunakan pembiayaan yang dikumpulkan secara bersama itu. Ini dianggap penting sebelum mengajukan proposal ke lembaga donor seperti IMF.

Proses ini sudah berjalan dan disebut Chiang Mai Multilateral Initiative. Ada juga skema bantuan untuk negara anggota yang terkena bencana alam. Semua kita atasi dengan saling mendukung,” tuturnya.

Dia mengharapkan dukungan dari segenap masyarakat Indonesia, agar semua agenda yang dipersiapkan selama keketuaan Indonesia dalam ASEAN dapat terealisasi. ASEAN merupakan kawasan yang memiliki 8,6% dari total populasi dunia, dan berkontribusi 3,5% bagi GDP dunia serta 11% investasi asing masuk ke kawasan ini. (rls)

BERITA LAINNYA
Pj Bupati Kampar Apresiasi Kerja Sama PT BSP dan UMRI dalam Program Bantuan Pendidikan DPRD Pekanbaru Warning PT EPP: Jika Sampah Menumpuk, Kontrak Bisa Diputus DPRD Pekanbaru Desak Hasil Asesmen 4 Kepala OPD Diumumkan		Dewan Pers Luncurkan Pedoman Penggunaan AI dalam Jurnalistik untuk Menjaga Etika dan Transparansi Hadiri Pleno LAMR Kota Pekanbaru, Ini Harapan Rizky Bagus Oka Banjir di Jalintim Pelalawan Masih Tinggi, Pengendara Motor Diminta Lewat Kuansing