JAKARTA — Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang masih tersimpan di bank pada Juni 2022 mencapai Rp220,9 triliun. Penumpukan saldo biasanya terjadi menjelang akhir tahun, tetapi saat ini sudah mengendap terlalu besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dana pemda yang berada di bank mengalami kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Pada akhir 2021, saldo pemda di bank tercatat Rp113,38 triliun, lalu pada Januari 2022 menjadi Rp157,97 triliun, Februari Rp183,3 triliun, Maret Rp202,3 triliun, April Rp191,5 triliun, dan Mei menjadi 2022 Rp200,7 triliun.

Saldo pemda yang ada di bank itu menjadi catatan tertinggi pada tahun ini. Sri Mulyani menyebut bahwa mengendapnya dana pemda di bank membuat penyaluran anggaran dari pusat menjadi tidak optimal.

"Ini selalu menimbulkan dilema. Kalau kami ingin membayar transfer [ke pemda] secara cepat, jangan sampai hanya berhenti di deposito" ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (27/7/2022), seperti yang dilansir dari bisnis.

Pemda seringkali langsung melakukan belanja pegawai begitu menerima dana dari pusat, dan menyimpan sisanya di perbankan. Sri Mulyani pun menilai pemda cenderung lambat dalam melakukan belanja lain, tercermin dari terus meningkatnya saldo di perbankan.

"Kami berharap akselerasi belanja semester II/2022 bisa dipicu untuk membangkitkan ekonomi di daerah," ujar Sri Mulyani.

Dia menyebut bahwa nominal saldo tersimpan tertinggi berada di wilayah Jawa Timur, yakni mencapai Rp29,82 triliun. Selain Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi dengan anggaran tertinggi yang masih berada di bank.

Hampir seluruh wilayah mencatatkan kenaikan saldo di perbankan per Maret 2022 dari bulan sebelumnya. Adapun, simpanan terendah di bank berada di Kepulauan, yakni senilai Rp1,17 triliun. *

BERITA LAINNYA
Sindikat Jual Bayi Online di Pekanbaru Dibongkar, 6 Orang Ditangkap Polisi Warga Diminta Waspada Banjir, Kapolsek Tualang Sebut Debit Air Masih Terkendali Suzuki Indonesia Terus Berinovasi, dari Kendaraan Menyemai Kehidupan yang Lebih Baik		Commission III Highlights Riau Petroleum: Dont Just Be an Agent for PHR Participating Interest PT EPP Fails to Pay Fuel Costs for Environmental and Forestry Service Official Vehicles in Pekanbaru Allegedly Linked to Electric Umbrellas, KPK Visits Annur Mosque Before Searching Riau Public Works Office