JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) bank terbesar ketujuh di Indonesia dan terbesar dalam kelompok syariah menyiapkan strategi penyaluran kredit sindikasi pada 2022 ini. Sektor yang disasar meliputi telekomunikasi, energi dan infrastruktur.

Corporate Secretary BSI Gunawan A. Hartoyo mengatakan pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi BSI dalam meningkatkan pembiayaan wholesale. Hingga Maret 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan wholesale hingga Rp49,6 triliun.

“Pada akhir 2022 BSI menargetkan pertumbuhan pembiayaan wholesale double digit secara year-on-year (yoy)” kata Gunawan kepada Bisnis, Kamis (30/6/2022), seperti yang dilansir dari bisnis.

Dia mengatakan untuk pembiayaan sindikasi, terdapat 7 pembiayaan dengan total penyaluran sebesar Rp32 Triliun dimana porsi BSI sebesar Rp4,4Triliun. Posisi pembiayaan sindikasi BSI terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan investasi di Indonesia pasca pandemi covid.

“Pada semester II/2022, BSI akan fokus pada beberapa sektor industri seperti infrastruktur, energi, agribisnis dan telekomunikasi terutama proyek-proyek KPBU sebagai wujud dukungan kepada program pemerintah,” kata Gunawan.

Sebelumnya, BSI memimpin pembiayaan sindikasi syariah senilai Rp1,34 triliun dalam proyek kerja sama Jalan Tol Semarang – Demak. Adapun total investasi ini tercatat mencapai Rp5,44 triliun.

Dalam kredit sindikasi ini, BSI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger (JMLA) bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Porsi pembiayaan yang terbentuk mencapai Rp3,80 triliun terdiri atas porsi syariah sebesar Rp1,34 triliun dan konvensional Rp2,46 triliun. Pemberi fasilitas syariah adalah BSI, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Pembangunan Daerah atau BPD Sumatera Utara, Bank Aceh, UUS Bank Jatim, Bank Riau Kepri Syariah, UUS Bank Jateng, dan UUS PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). *

BERITA LAINNYA
Temuan DPRD, PT EPP Tak Bayar Uang BBM Mobil DLHK Pekanbaru RSUD Rokan Hulu Implementasikan Layanan SIPD E-BLUD BRK Syariah Diduga Terkait Payung Elektrik, KPK ke Masjid Annur Sebelum Geledah Dinas PUPR Riau		KPK Bawa 4 Koper Usai Geledah Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau Minta Seluruh BUMD Dievaluasi, Komisi III Sorot Riau Petroleum: Jangan Hanya Jadi Agen PI PHR KPK Geledah Ruangan Kadis dan Sejumlah Ruangan di Kantor Dinas PUPR Riau