PEKANBARU- Ada lima provinsi yang akan mewajibkan pembeli Pertalite dan Solar daftar di MyPertamina. PT Pertamina Patra Niaga akan membuka proses pendaftaran untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) itu mulai 1 Juli 2022.

Seperti dilansir dari CNNINdonesia.com, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting menyebut proses pendaftaran itu baru lima provinsi. Yaitu Provinsi Yogyakarta, Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Jawa Barat (jabar), dan Sulawesi Utara.

"Iya baru lima provinsi, tapi di masing-masing provinsi berlaku di 10-11 kota/kabupaten," sebut Irto, Selasa (28/6/2022).

Irto mengatakan masyarakat bisa melakukan pendaftaran di aplikasi digital MyPertamina dan website MyPertamina dimulai 1 Juli 2022 sampai dua pekan ke depan.

Perlu diingat juga masyarakat masih bisa membeli Pertalite dan Solar walau belum mendaftar di aplikasi atau website MyPertamina selama dua minggu itu.

Program tersebut berlaku seiring revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 soal Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang sedang dilakukan pemerintah.

Tetapi Irto belum bisa memastikan apakah jika masa pendaftaran dua minggu itu berakhir, masyarakat yang belum mendaftar akan dilarang membeli Pertalite dan Solar atau tidak.

"Nanti kami atur kemudian, kami melihat dulu progres-nya. Tapi saya rasa tidak sampai pada tidak boleh isi (Pertalite dan Solar), mungkin ada batasan (untuk membeli Pertalite dan Solar). Tapi lihat progress dalam dua minggu," ujarnya.

Irto menargetkan konsumsi Pertalite dan Solar bisa turun 10 persen setelah proses revisi aturan itu selesai. Semua itu dilakukan agar tepat sasaran. Jadi masyarakat yang mampu bisa membeli BBM non subsidi. (*)

BERITA LAINNYA
Temuan DPRD, PT EPP Tak Bayar Uang BBM Mobil DLHK Pekanbaru RSUD Rokan Hulu Implementasikan Layanan SIPD E-BLUD BRK Syariah Diduga Terkait Payung Elektrik, KPK ke Masjid Annur Sebelum Geledah Dinas PUPR Riau		KPK Bawa 4 Koper Usai Geledah Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau Minta Seluruh BUMD Dievaluasi, Komisi III Sorot Riau Petroleum: Jangan Hanya Jadi Agen PI PHR KPK Geledah Ruangan Kadis dan Sejumlah Ruangan di Kantor Dinas PUPR Riau