www.halloriau.com  
Ekonomi
BREAKING NEWS :
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS
 
Pajak Jual Beli Kripto Berlaku Mei 2022
Rabu, 06 April 2022 - 08:39:54 WIB
Mata uang digital alias kripto. (Ist)
Mata uang digital alias kripto. (Ist)

JAKARTA - Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,1 persen-0,2 persen mulai Mei 2022 untuk pembelian aset mata uang digital alias kripto.

Dilansir dari CNN Indonesia, aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Pasal 5 beleid mengamanatkan PPN terutang harus dipungut dan disetor sebesar 1 persen dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal penyelenggara perdagangan lewat sistem elektronik merupakan pedagang fisik aset kripto.

Lalu, besaran PPN juga ditetapkan sebesar 2 persen dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan merupakan pedagang fisik aset kripto.

Jika dihitung secara manual, maka PPN kripto ditetapkan sebesar 0,1 persen dan 0,2 persen.

PPN 0,01 persen dipungut oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang merupakan pedagang fisik aset kripto. Sementara itu, PPN 0,02 persen dipungut oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan merupakan pedagang fisik aset kripto.

Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan penyelenggara yang melakukan kegiatan pelayanan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto berupa jual beli aset kripto, tukar menukar aset kripto, dan dompet elektronik.

Pungutan PPN atas penyerahan kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dilakukan saat pembayaran dari pembeli aset kripto diterima oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, pertukaran aset kripto ke akun pihak lain terkait menukar kripto, dan pertukaran aset kripti ke akun pihak lain untuk menukar dengan barang.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan PPh sebesar 0,1 persen atas penghasilan yang diterima dari menjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang aset kripto.

"Penghasilan dikenai PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1 persen dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk PPN dan pajak penjualan atas barang mewah," bunyi aturan tersebut.

Sementara, pemerintah mengenakan PPh sebesar 0,2 persen untuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan merupakan pedagang fisik aset kripto.(*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan. Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS
Car free day (CFD) Pekanbaru Digelar Juni, Rencana CFD Pekanbaru Masih Tahap Usulan
Dua Warga Pakistan Dideportasi, Hidup di Indonesia Modal Minta Sumbangan ke MasjidDua Warga Pakistan Dideportasi, Hidup di Indonesia Modal Minta Sumbangan di Masjid
  Pj Bupati Kampar, Kamsol. Pj Bupati Kampar Akan Prioritaskan 3 Hal Menjelang Pilkada 2024
Kepala Dishub Pekanbaru, Yuliarso. Jukir Tak Pakai Atribut dan Karcis, Dishub Minta Jangan Bayar
Bupati Rokan Hilirhadiri Festival Tunggang Langgang yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Daerah. Hadiri Festival Tunggang Langgang, Bupati Rohil Minta Kesenian Terus Dikembangkan
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Paguyuban Balai PPW Riau Anjangsana ke Panti Asuhan di Pekanbaru
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved