PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan proses pengalihan Participating Interest (PI) 10 persen lapangan minyal dan gas Wilayah Kerja (WK) Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Arifin Tasrif.

Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Jhon Armedi Pinem menjelaskan surat persetujuan Menteri ESDM itu telah disampaikan kepada SKK Migas.

"Persetujuan pengalihan PI 10 persen WK Siak sudah disetujui oleh Menteri ESDM, selanjutnya kami menunggu follow up dari Pertamina Hulu Energi (PHE) Siak," ujarnya Jumat (18/2/2022), seperti yang dilansir dari bisnis.

Dia menjelaskan salah satu poin dari surat persetujuan Menteri ESDM itu menyatakan PHE Siak harus melaporkan ke Menteri ESDM selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah pelaksanaan penagihan PI 10 Persen melalui SKK Migas.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi dan mengucapkan terima kepada Menteri ESDM yang telah menyetujui PI 10 persen WK Siak, yang nantinya dikelola oleh PT Riau Petroleum Siak (RPS).

"Artinya perjuangan Riau mengurus PI 10 persen WK Siak tercapai. Selanjutnya kami akan mengawal kelanjutan PI 10 persen di WK Kampar dan WK Rokan yang saat ini masih berproses.

Sebelumnya BUMD PT Riau Petroleum melalui anak perusahaannya PT Riau Petroleum Siak telah menandatangani amandemen perjanjian pengalihan participating interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja Blok Siak dengan PT Pertamina Hulu Siak (PHE Siak) di depan Notaris.

"Semua dokumen persyaratan untuk mendapatkan jatah PI 10 persen Blok Siak ini sudah terpenuhi. Jadi kami sudah sepakat dengan PHE Siak untuk pengalihan PI 10 persen ini," ujar Direktur PT Riau Petroleum Husnul Kausarian, Rabu (22/9/2021) lalu.

Penandatanganan amandemen ini dilakukan langsung oleh CEO Subholding Pertamina Hulu yang juga menjabat sebagai Pj Direktur PHE Siak, Budiman Parhusip dan Direktur Utama PT Riau Petroleum Siak, Darusman, di Graha Bimasena, Jakarta Selatan.

Diterangkan Husnul Kausarian, setelah proses penandatanganan amandemen pengalihan PI, nantinya kontraktor melalui SKK Migas akan meminta persetujuan ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Patokan kami pada Permen ESDM 37 tahun 2016. Kurang lebih memakan waktu 60 hari kalender akan mendapat persetujuan dari Menteri ESDM," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Provinsi Riau Syamsuar yang terus memantau dan mengikuti setiap perkembangan PI 10 persen, menyambut positif gerak cepat yang dilakukan BUMD Riau Petroleum untuk mendapatkan jatah PI 10 persen dari Blok Siak.

"Kami akan pantau juga progresnya. Jadi nanti saya usahakan PI 10 persen Blok Siak ini supaya Menteri ESDM secepatnya menandatangani SK PI 10 persen tersebut," kata Syamsuar.

Seperti diketahui, wilayah operasi Pertamina Hulu Energi Siak mencakup area sekitar 2.484 kilometer persegi di cekungan Sumatera tengah yang terbagi menjadi 3 area yaitu Siak I (Buaya, Tanjung Medan), Siak II (Batang), dan Siak III (Jingga, Kelabu, Lindai, Rintis, dan Menggala South).

Saat ini ada 2 lapangan aktif dikelola PHE Siak yaitu Lapangan Lindai dan Lapangan Batang, PHE Siak juga telah melakukan pengeboran eksplorasi kumis-2.*

BERITA LAINNYA
Status Pekanbaru Darurat Sampah Dikritik, Ini Respon Pj Wako Polres Inhil Tangkap 3 Bandar dengan Ratusan Butir Ekstasi dan Sabu Banjir Mempura Siak Rendam Ratusan Rumah, Warga Butuh Bantuan Segera		PT Bumi Siak Pusako Selesaikan Survei Seismik 2D Sepanjang 156 Km di Rohil dengan Aman Ini Kronologi Harimau Sumatera Masuk Camp Pekerja di Pelalawan Waspada Penyakit Akibat Tumpukan Sampah, Meiza: Jangan Sampai Pekanbaru Darurat Penyakit