PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru menyoroti persoalan kelangkaan minyak goreng pasca dilakukan satu harga oleh pemerintah pada akhir Januari 2022 yang lalu.

Menurut anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Munawar Syahputra, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) dan Satgas pangan harus memantau gudang retail modern yang ada di Pekanbaru. Hal ini untuk menjawab keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng.

"Satgas pangan perlu turun ke lapangan supaya bisa memastikan apakah stok minyak goreng benar-benar kosong, karena aduan dari masyarakat minyak goreng di retail modern itu sering kosong," ungkap Munawar, Kamis (10/2/2022)

Menurut politisi Nasdem ini, pemerintah harus memberikan efek kejut kepada para retail modern agar segera bisa menambah pasokan minyak goreng.

"Efek kejut ini perlu dilakukan, agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan minyak goreng," jelasnya.

Munawar juga menyebutkan bahwa Komisi II akan terus mengawal minyak goreng agar harga dan pasokan kembali normal, termasuk juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak).

"Nanti akan dirapatkan dulu bersama teman-teman yang ada di Komisi II, langkah tegas akan kita ambil," tutupnya.

Untuk solusi jangka panjang, Ruslan Tarigan, Anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya menyarankan agar Pemko membangun pabrik minyak goreng di Pekanbaru.

"Hal ini bertujuan semata-mata agar minyak goreng bisa dikendalikan. Sehingga jika terjadi gejolak deperti sekarang ini, bahwa minyak goreng murah langka, bisa cepat diatasi," ungkap Ruslan Tarigan.

Diakui Ruslan Tarigan, Pemko Pekanbaru sebenarnya sanggup untuk mendirikan pabrik minyak goreng. Sebab, selain Provinsi Riau ini kaya akan SDA minyak, juga memungkinkan menyiapkan kebutuhan masyarakat akan minyak goreng murah, semakin hari semakin tinggi.

Dengan begitu, pengusaha kapitalis yang selama ini memonopoli minyak goreng, tidak bisa semena-mena lagi, dalam memainkan harga pasar. "Sekarang ini kan kaum kapitalis yang memainkan sesuka hatinya. Masyarakat yang kena dampaknya. Harga bisa diatur sedemikian rupa, karena tidak ada pilihan," terangnya.

Terkait masih langkanya minyak goreng, subsidi pemerintah Rp 14 ribu per liter di pasaran, disebutkan Ruslan Tarigan, karena tidak seriusnya perangkat kepentingan yang menjalankan amanah Presiden Jokowi ini, dalam menjalankan program tersebut. Padahal, jika tidak terlalu banyak konsep dan teori, plus oknum yang bermain, tidak mungkin minyak goreng murah ini sulit didapatkan di pasaran.

"Harus sudah berpikir, semua pangsa pasar dapat menikmati minyak goreng murah ini. Tidak hanya di ritel waralaba, tapi juga di pasar tradisional harus ada juga. Kita harapkan segera diterapkan, jangan hanya wacana," pungkas Ruslan.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Rico

BERITA LAINNYA
Status Pekanbaru Darurat Sampah Dikritik, Ini Respon Pj Wako Polres Inhil Tangkap 3 Bandar dengan Ratusan Butir Ekstasi dan Sabu Banjir Mempura Siak Rendam Ratusan Rumah, Warga Butuh Bantuan Segera		PT Bumi Siak Pusako Selesaikan Survei Seismik 2D Sepanjang 156 Km di Rohil dengan Aman Ini Kronologi Harimau Sumatera Masuk Camp Pekerja di Pelalawan Waspada Penyakit Akibat Tumpukan Sampah, Meiza: Jangan Sampai Pekanbaru Darurat Penyakit