www.halloriau.com


Ekonomi
BREAKING NEWS :
Banjir Jalintim Ganggu Pengangkutan Sampah, Pangkalan Kerinci Dikepung Bau Busuk
 
Ketum DPP Apkasindo: Kami Gak Mau Tahu Pak Menteri, Harga Sawit Harus Normal Lagi
Senin, 31 Januari 2022 - 11:30:49 WIB

PEKANBARU - Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang dibikin Kementerian Perdagangan membuat gaduh dan dikeluhkan berbagai pihak.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat Medali Emas Manurung, meminta langkah cepat untuk menormalkan kembali harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mulai hari ini, Senin (31/1/2022).

Hal ini disampaikan Gulat pada pertemuan terbatas dengan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi secara virtual, Minggu (30/1/2022) malam tadi.

Menurutnya, hari ini adalah titik kritis harga TBS Petani, karena hari ini adalah rapat penetapan harga TBS di seluruh provinsi penghasil sawit. Dan kondisi ini akan ditonton oleh seluruh dunia.

“Pokoknya, kami petani sawit meminta Bapak Menteri dengan segala kekuatannya (regulasi) agar harga TBS petani kembali normal. Bapak yang memulai dan harus Bapak yang mengakhiri. Keputusan membuat normal harga ini ada di tangan Kementerian Perdagangan,” tegas Gulat kepada Mendag Lutfi di pertemuan itu.

Semenjak harga turun dari Jumat kemarin, dalam hitungan Gulat, petani sawit dari Sabang sampai Merauke diperkirakan tekor Rp748 miliar dengan asumsi penurunan harga Rp800-Rp1000/kg.

Dalam pertemuan tersebut, APKASINDO meminta Kemendag agar mengawasi tender CPO di KPBN Inacom. Agar perusahaan sawit peserta tender tidak semaunya mengajukan harga dengan patokan Domestik Price Obligation (DPO). Gulat mengatakan harga KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara) Inacom menjadi salah satu referensi dalam penetapan harga TBS se-Indonesia di tiap provinsi.

"Semua harus berkiblat kepada hasil tender KPBN. Jika ada yang nakal, Pak Menteri tidak perlu berpikir dua kali untuk mencabut izin PKS (Pabrik Sawit)-nya karena sudah melanggar Permentan nomor 1 tahun 2018 dan Pergub Tata Niaga TBS di tiap provinsi sawit,” urainya.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan devisa dari sawit. Jadi, semua harus diselamatkan, selamatkan petani sawit dan selamatkan juga eksportir.

"Kalau masalah minyak goreng, itu clear (perlu stabilisasi). Tetapi hal tersebut jangan dijadikan momok untuk menyandera petani sawit. Pokoknya kami petani sawit, tidak mau tahu gimana caranya agar harga TBS tidak rontok, sebab harga CPO dunia naik," tambah Gulat.

Gulat menjelaskan bahwa petani sawit berkomitmen membantu pemerintah dan masyarakat agar stabilisasi harga minyak goreng dapat terealisasi. Petani sawit mau berbagi beban untuk minyak goreng gotong royong. Namun, tidak dengan harga TBS yang diturunkan saat ini. Sementara itu, korporasi juga harus berjiwa besar dengan mengurangi sedikit keuntungannya.

“Kami petani sawit mau membantu. Kenapa korporasi sawit tidak mau berbagi beban, malah menekan harga TBS. Kami memaklumi eksportir CPO tersandera dengan stop ekspor CPO. Tapi, korporasi juga harus melihat dari sisi berbeda bahwa pengamanan kebutuhan dalam negeri juga perlu dan urgen. Untuk kepentingan bisnis CPO, jangan sekali-kali mengorbankan harga TBS, tidak sesederhana itu. Ini fatal dan dunia akan menertawakannya terutama NGO pembenci sawit,” jelas Gulat.

Dijelaskan Gulat bahwa Menteri Perdagangan dan jajarannya memahami kegalauan petani. Salah satu langkah konkrit, pihak Kemendag akan mengamati, memplototin dan mengawal ketat pergerakan harga dalam tender KPBN.

"Kalau memang Kemendag gak siap persyaratannya, sebaiknya gak usah pakai DMO dan DPO ke depannya. Cukup naikkan PE (pungutan ekspor, karena PE ini akan menjadi kran katrol eksport. Dari PE tinggi tersebut digunakan untuk subsidi Migor untuk rakyat umum dengan nama Migor Gotong Royong dan subsidi pupuk sawit. Gak usah ikut disubsidi migor kemasan mewah," saran Gulat.

Dengan demikian, kata Gulat, eksportir CPO bebas berekspresi, negara dapat devisa dan migor untuk rakyat umum aman.

"Kami Petani sawit dari Sabang-Merauke meminta antara Kemendag dengan korporasi sawit jangan saling mengunci, dan mengorbankan harga TBS Petani," pungkasnya.

Penulis: Bayu
Editor: Ardian



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Tumpukan sampah menggunung di sepanjang jalan protokol di Pangkalan Kerinci (foto/detik)Banjir Jalintim Ganggu Pengangkutan Sampah, Pangkalan Kerinci Dikepung Bau Busuk
Barongsai meriahkan Imlek 2025 di Bandara SSK II Pekanbaru (foto/Yuni)Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek di Bandara SSK II Pekanbaru
Momen saat Festival Perang Air berlangsung di Kota Selatpanjang, Kepulauan MerantiFestival Perang Air : Dorong Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan di Kepulauan Meranti, Perputaran Uang Capai Puluhan Miliar Rupiah
  Ratusan warga padati Jalan Karet, Pekanbaru sambut perayaan Imlek 2025 (foto/dini)Ratusan Warga Padati Jalan Karet Pekanbaru, Sambut Meriah Tahun Baru Imlek 2025
Ilustrasi Pemko Pekanbaru naikkan target PAD 2025 jadi Rp1,1 triliun (foto/int)Target PAD Pekanbaru Naik Signifikan: Pemko Optimalkan Inovasi untuk Capai Rp1,185 T
Ilustrasi Bapenda Riau hapus denda pajak kendaran yang jatuh tempo pada libur panjang (foto/int)Libur Panjang, Bapenda Riau Tiadakan Denda Keterlambatan Bayar Pajak Kendaraan
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Tingkatkan Kualitas SDM, PT BSP - UMRI Teken MoU
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2025 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved