EKONOMI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang seluruh lembaga keuangan di Indonesia untuk memfasilitasi aset Kripto, baik menggunakan ataupun memasarkannya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan aset kripto bukan produk keuangan melainkan komoditas, sehingga OJK tidak berwenang mengawasi dan mengaturnya. Kewenangan itu berada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

"OJK dengan tegas telah melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan, dan/atau memfasilitasi perdagangan aset kripto," ujar Wimboh seperti dilansir dari iNews.id, Selasa (25/1/2022).

Menurut dia, larangan tersebut diberikan sebab aset kripto merupakan jenis komoditas yang berfluktuasi tinggi dan nilainya bisa naik dan turun setiap saat. Sedangkan masyarakat harus paham terlebih dahulu risiko berinvestasi di aset digital tersebut.

Sebagai informasi, aset kripto diregulasi oleh Bappebti Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Di Indonesia, aset kripto dianggap sebagai komoditas bursa berjangka dan masih dilarang sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar. (*)

BERITA LAINNYA
Kejari Pelalawan Hentikan Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Dana Hibah BAZNAS Pelalawan, Ini Alasannya The Venyamin Menangi Collabonation Talent Hunt 2024, Bakal Kolaborasi dengan Hindia Kondisi Terkini Waduk PLTA Koto Panjang: Inflow Stabil, Outflow Terkendali		Pendaftaran PPPK Pemprov Riau Tahap II Kembali Diperpanjang Hingga 20 Januari 2025 Ekspor Riau Desember 2024 Turun, Namun Neraca Perdagangan Tetap Surplus BPS Riau: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 19 Ribu dalam Enam Bulan Terakhir