JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tidak ada utang yang disembunyikan oleh pemerintah. Tak hanya itu, diisukan pemerintah memecah besaran utang agar tidak terlihat memiliki utang besar.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin (24/1/2022). Di mana, DPD mencurigai ada utang khusus untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp4.800 triliun. Lalu, utang pembangunan hingga Rp6.000 triliun, utang swasta Rp5.400 triliun, dan utang investasi.

"Jadi, enggak mungkin ada utang tersembunyi ke kiri dan ke kanan. Kalau ada yang bisa nyembunyiin utang, ya tukang sulap," ujar Sri Mulyani dikutip dari iNews.id, Senin (25/01/2022).

Sri Mulyani menambahkan, mekanisme penarikan utang untuk menutup defisit anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) APBN tahun berjalan. Pemerintah juga mematuhi UU tersebut mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit di akhir tahun.

"APBN sudah kita susun bersama, bukan saya yang bikin sendiri. Dan ini kemudian diundangkan. Ini cara kami mengelola keuangan negara,” kata dia.

Dia menyampaikan, dalam menghadapi pandemi saat ini, APBN berfungsi sebagai gas dan rem, melakukan realokasi dan refocusing anggaran hingga dituntut untuk lebih fleksibel.

“Hasilnya relatif luar biasa dibandingkan negara-negara di dunia. Dari kontraksi ekonomi, speed recovery dan size APBN di mana defisitnya sangat terukur,” ucapnya. (*)

BERITA LAINNYA
Kejari Pelalawan Hentikan Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Dana Hibah BAZNAS Pelalawan, Ini Alasannya The Venyamin Menangi Collabonation Talent Hunt 2024, Bakal Kolaborasi dengan Hindia Kondisi Terkini Waduk PLTA Koto Panjang: Inflow Stabil, Outflow Terkendali		Pendaftaran PPPK Pemprov Riau Tahap II Kembali Diperpanjang Hingga 20 Januari 2025 Ekspor Riau Desember 2024 Turun, Namun Neraca Perdagangan Tetap Surplus BPS Riau: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 19 Ribu dalam Enam Bulan Terakhir