EKONOMI - Sejak 19 Januari 2022, pemerintah telah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng kemasan sebesar Rp14.000 per liter. Artinya, seluruh di pasaran, baik pasar modern maupun tradisional, minyak goreng kemasan 1 liter harus dijual dengan harga yang ditetapkan tersebut.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengimbau kepada masyarakat, apabila ada keluhan dan harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perdagangan telah menyiapkan kontak pengaduan dengan membuka hotline khusus.

"Kami siap membantu seluruh pihak demi kelancaran implementasi kebijakan minyak goreng kemasan satu harga. Silakan apabila mengalami kendala atau mau menyampaikan keluhan, dapat langsung menghubungi hotline yang kami sediakan," ujar Lutfi dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

Adapun saluran pengaduan yang bisa dihubungi masyarakat bisa melalui pesan Whatsapp (WA) di nomor 0812 1235 9337, surat elektronik ke [email protected], atau bisa juga melalui konferensi video Zoom dengan ID 969 0729 1086 (password: migor).

Keseluruhan layanan komunikasi pengaduan ini akan dilayani hingga 24 jam.

Mantan Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS) ini bilang, pihaknya juga akan terus memantau secara ketat seluruh ritel modern di 34 provinsi agar bisa menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng.

Ia pun memastikan ketersediaan minyak goreng kemasan satu harga di pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional.

Kemendag masih memberikan waktu selama sepekan kepada seluruh pedagang ritel modern maupun pasar tradisional untuk melakukan penyesuaian harga, baik kemasan plastik maupun kemasan jeriken, sejak ditetapkan 19 Januari.

"Penyediaan minyak goreng kemasan melalui ritel merupakan tahap awal, selanjutnya kami akan memastikan minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter tersedia di pasar tradisional di seluruh Indonesia," tegasnya.

Tindakan tegas dari pemerintah melalui Kemendag memastikan, bagi produsen minyak goreng yang tidak mematuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin. (*)

BERITA LAINNYA
Kejari Pelalawan Hentikan Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Dana Hibah BAZNAS Pelalawan, Ini Alasannya The Venyamin Menangi Collabonation Talent Hunt 2024, Bakal Kolaborasi dengan Hindia Kondisi Terkini Waduk PLTA Koto Panjang: Inflow Stabil, Outflow Terkendali		Pendaftaran PPPK Pemprov Riau Tahap II Kembali Diperpanjang Hingga 20 Januari 2025 Ekspor Riau Desember 2024 Turun, Namun Neraca Perdagangan Tetap Surplus BPS Riau: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 19 Ribu dalam Enam Bulan Terakhir