JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan mulai melakukan pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan mulai Senin (10/1/2022).

"Khusus untuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) sudah kita lakukan mulai hari senin, koordinasi teknis kami dengan Kementerian ESDM sudah sampai tadi malam kita lakukan," ujar Bahlil dikutip dari iNews.id dalam konferensi pers, Jumat (7/1/2022).

Bahlil menambahkan, Kementerian Investasi/BKPM juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mencabut 3.126.439 hektare tanah yang ditelantarkan.

"Sebab kami menemukan dilapangan, hanya memegang izin konsesi tapi tidak membangun kebun, industri, tetapi areal tersebut hanya dipakai untuk orang sewa jalan," kata dia.

Bahlil menyampaikan, penelantaran izin usaha yang tidak dimanfaatkan merupkan hambatan dalam perkembangan di Indonesia. Oleh sebab itu, pencabutan izin pertambangan merupakan alasan untuk memajukan perekonomian masyarakat.

"Maka kita akan melakukan pembenahan, dengan mencabut 2.270 izin yang tidak bermanfaat, bagaimana negara kita mau maju, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa dorong cepat," tutur Bahlil.(*)

BERITA LAINNYA
DPRD Gelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Asmar-Muzamil Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Terpilih Resmi Lantik Tengku Zulfan Jadi Pj Sekda, Ini Pesan Bupati Pelalawan Korban Pemerkosaan di Bawah Umur Dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan		Pekanbaru Darurat Sampah, Warga Diminta Aktif Berpartisipasi PHR Catatkan Kinerja HSSE Gemilang Sepanjang 2024, Utamakan Keselamatan dan Lingkungan Olimpiade Fisika ke-19 FKIP Unri Resmi Dibuka, Diikuti 751 Peserta se-Sumatera