DUMAI - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai melaunching kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) berkhidmat untuk mewujudkan Dumai sebagai kota damai dan hijau, Selasa (11/6/2024).

Launching ALAKE secara langsung Walikota Dumai, Paisal dihadiri unsur FITRA Provinsi Riau, Pilar Nusantara, Ford Foundation serta kepala OPD, camat dan lurah se Kota Dumai.

Kepala Bappeda Kota Dumai Budhi Hasnul menjelaskan kebijakan ALAKE sebagai strategi menuju Dumai Kota Hijau sesuai RPJMD Kota Dumai tahun 2005-2025 mewujudkan Dumai sebagai lingkungan hidup yang hijau.

RPJMD 2021-2026 misi ketiga mewujudkan infrastruktur dan ruang kota Dumai berkualitas dan berwawasan lingkungan. Bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Untuk skema pengalokasian dana kelurahan berbasis kinerja yakni pagu dana kelurahan sebesar 50 persen alokasi dasar. 20 persen alokasi Formula serta 30 persen alokasi kinerja.

Selanjutnya indek kinerja kelurahan terbagi pada aspek lingkungan hidup kelurahan bobot 60 persen dan aspek tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan sosial bobot 40 persen.

"Kita juga menyerahkan penghargaan kepada tiga kelurahan dalam penerapan insentif ALAKE yakni urutan pertama diraih Kelurahan Jayamukti, urutan kedua diraih Kelurahan Guntung dan ketiga diraih Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan," kata Budi. 

Walikota Dumai, Paisal menjelaskan selama 3,5 tahun saat ini pemerintah terus berpacu untuk membangun daerah ini. Sebab Dumai merupakan daerah investasi yang berasal dari dalam dan luar negeri.

"Kami terus menggesa, dan alhamdulillah APBD Dumai yang awal nya Rp1,2 triliun saat ini telah mencapai Rp2 triliun. Ini berkat kerja sama semua sehingga ada DBH serta peningkatan PAD yang menghasilkan pendapatan seusai yang diharapkan," kata wako. 

Saat ini Dumai telah memiliki insfrastruktur yang baik dan universitas yang banyak. Saat ini kelurahan memang menjadi tolak ukur makanya diprioritaskan agar mendukung pembangunan di kota Dumai. Sekarang angka kemiskinan ekstrem di kota Dumai sudah nol, dan ini jangan membuat kita lengah.

"Orang datang ke Dumai cukup tinggi dengan pertumbuhan industri orang berbondong-bondong datang ke Dumai. Disdukcapil harus lebih selektif agar jumlah kemiskinan ekstrem tidak meningkat dan angkat pengangguran tidak bertambah," ujarnua.

Dengan bertambahnya APBD ke depan dana kelurahan akan bisa ditingkatkan sebab dana ini bisa langsung dieksekusi tak perlu dilelang. Ia yakin dengan kebijakan ini pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama jalan, drainase.

"Masih banyak PR yang harus dituntaskan. Ini semua dapat terealisasi atas kerjasama seluruh unsur kepasa OPD, camat dan kelurahan, RT serta masyarakat," tutupnya.

Penulis: Bambang
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Tak Diperpanjang Lagi, 3.368 Orang Telah Daftar PPPK Pemprov Riau Bagus Oka Kritik Penetapan Status Darurat Sampah Pekanbaru, Pertanyakan Kinerja PT EPP Lima Desa di Kampar Terendam Banjir, Raja Jaya Serukan Mitigasi Bencana Ginda Burnama: Penetapan Status Darurat Sampah di Pekanbaru Belum Tepat Pilkada Kampar di MK: 71 Ribu Pemilih Diduga Tak Terima Undangan		DPRD Dumai Paripurna Penyampaian 2 Ranperda Inisiatif, Ini Respon Wako Jalan Dharma Bakti dan Riau Ujung Pekanbaru Banjir, Pemotor Terperosok dalam Lubang Gelar Paripurna, DPRD Kukuhkan Zukri - Husni Tamrin Sebagai Pemimpin Baru Pelalawan ICDX Dukung Peningkatan Literasi Keuangan Nasional, Fokus pada Usia Produktif Bank Muamalat Hadirkan Kemudahan Transaksi di Pelosok Negeri Bersama Pos Indonesia