PEKANBARU – Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Darma Taufik, meminta Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berjalan sekitar satu bulan terakhir.

Menurut Andi, kebijakan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan saat ini sudah diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

“WFH ini kan sudah jalan, kebijakan dari Mendagri dan Pemprov Riau sudah menjalankan kurang lebih satu bulan,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai pemerintah daerah perlu menghitung secara rinci dampak efisiensi dari penerapan sistem kerja tersebut, terutama terhadap pengeluaran operasional kantor seperti biaya listrik, konsumsi makan dan minum, hingga kebutuhan pendukung lainnya.

“Tentu harus dilihat apa ada efisiensi dari keuangan untuk bayar listrik dan sebagainya. Bayar makan minum tentu juga akan berpengaruh,” katanya.

Andi meminta hasil penghematan anggaran dari kebijakan WFH itu disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Menurutnya, publik perlu mengetahui sejauh mana efisiensi yang berhasil dicapai pemerintah daerah selama program tersebut diterapkan.

Selain itu, ia menyarankan agar anggaran hasil efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk mendukung sektor pendidikan di Provinsi Riau, khususnya melalui program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.

“Nah, kalau saran saya dialihkan ke dunia pendidikan, beasiswa untuk mahasiswa yang ada di Provinsi Riau. Kondisi ekonomi hari ini sangat dirasakan masyarakat. Kemarin juga mahasiswa sempat demo terkait beasiswa. Jadi ini bisa membantu peserta didik kita, baik tingkat SMA maupun kuliah agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,” tegasnya.

Menurut Andi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih cukup berat sehingga dukungan pemerintah di bidang pendidikan dinilai sangat penting agar pelajar dan mahasiswa tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.