PEKANBARU - Wakil Ketua II DPRD Riau, Ahmad Tarmidzi, meminta pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat dan dioptimalkan. 

Langkah ini penting untuk memastikan kualitas makanan dan mencegah insiden keracunan, sekaligus menjamin program berjalan sukses.

Menurut Ahmad Tarmidzi, alokasi anggaran dari pemerintah untuk program MBG sudah memadai, namun pelaksanaannya di lapangan memerlukan pengawasan yang ketat.

"Di lapangan tinggal optimalisasi dan pengawasan, menurut saya di lapangan yang diberikan pemerintah itu sudah bagus terkait optimalisasi anggaran. Pekerja sudah dibayar dan kebutuhan lainnya sudah ditanggung," ujarnya, Kamis (25/9/2025).

Ia memaparkan bahwa setiap dapur MBG sudah difasilitasi dengan sumber daya manusia yang lengkap dan terstruktur.

"Arahannya setiap dapur itu ada ahli gizi, kepala dapur, ada koki, sekuriti, dan petugas kebersihan yang rata-rata ada 45 pekerja yang sudah diberikan anggaran dan ruang oleh pemerintah," jelasnya.

DPRD Riau secara khusus mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), serta pemerintah kabupaten/kota di Riau, untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan MBG.

Ia menilai proses perizinan awal oleh BGN sudah ketat, mulai dari penentuan titik lokasi hingga perlengkapan dapur. Oleh karena itu, ia tidak ingin dapur yang sudah berizin justru luput dari pengawasan.

"Sehingga anak-anak yang menerima manfaat dari MBG ini sampai pada tujuannya yaitu bergizi, dan juga program pemerintah ini sukses dan dijalankan dengan sebaik-baiknya," harapnya.