PEKANBARU - Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, secara tegas menolak wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait temuan BPK dan defisit anggaran yang digulirkan oleh pihak eksternal maupun internal DPRD Riau. 

Penolakan ini memicu polemik baru di tengah dinamika politik Riau. Menurut Eet, desakan dari Cipayung Plus, KNPI, dan berbagai pihak lainnya untuk membentuk pansus tidak relevan dengan persoalan temuan BPK dan defisit anggaran. 

Ia menjelaskan bahwa defisit anggaran disebabkan oleh asumsi Dana Bagi Hasil (DBH) pusat dalam APBD 2024 yang tidak sesuai dengan realisasi.

Eet juga menyoroti adanya empat kepemimpinan Gubernur Riau pada tahun 2024, yaitu Syamsuar, Edy Natar Nasution, SF Hariyanto, dan Rahman Hadi. 

Menurutnya, keempat kepemimpinan ini yang seharusnya bertanggung jawab atas defisit anggaran karena perbedaan kebijakan yang diterapkan.

"Empat Gubernur ini berbeda kebijakan saat empat Gubernur ini memimpin terjadilah perubahan anggaran," ujar Eet.

Eet menambahkan, pihaknya sudah mengetahui bahwa kekuatan APBD Riau selama ini sangat bergantung pada DBH migas. Meskipun ada pendapatan lain, namun kekuatan utama berasal dari DBH Migas. 

Ia mencontohkan, ekspektasi Riau mendapatkan Rp 1,6 triliun dari transfer pusat pada 2024, namun hanya terealisasi Rp 200 miliar, sehingga tanda-tanda defisit sudah terlihat.

"Kita sudah lihat siapa anggota Dewan yang terpilih lagi, di Banggar dulu dan hari ini berkoar-koar untuk pembentukan pansus. Seharusnya bagaimana Pemerintah Provinsi Riau ini bersama-sama mencari solusinya," ujar Eet.

Ia juga melanjutkan, defisit anggaran bukan hanya terjadi di Riau tetapi juga secara nasional, bahkan hampir di seluruh provinsi di Tanah Air.

Menurut Eet, seharusnya Gubernur dan Bapenda mencari solusi untuk mengatasi defisit ini.

"Jangan berkoar-koar. Ini ibaratnya maling teriak maling, dan dari LHP BPK yang dikejar pak SF Hariyanto ada apa, apakah karena maju ketua Golkar atau apa, kalau pun beliau ini pernah bersama kan untuk memenangkan pasangan 01, kalau ada kebijakan yang dibuat pak SF Hariyanto," tegas Eet.

Eet menekankan bahwa semua pihak sudah memahami proses dan jalannya penyusunan APBD di DPRD. Ia yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD baik di Bengkalis maupun di Provinsi Riau, merasa paham betul mekanisme tersebut.

"Saya harap memang yang perlu kita lakukan mencari solusi lah, pemerintah dan DPRD Riau, jangan berkoar-koar nanti seperti menepuk air di dulang, makanya, selaku anggota DPRD menolak dibentuk Pansus," ujar Eet. (adv)