PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menegaskan bahwa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan solusi tepat untuk mengatasi defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Menurutnya, langkah yang lebih efektif adalah memaksimalkan pemanfaatan aset daerah.

"Bukan TPP pegawai yang seharusnya dipotong, tapi fungsikan aset yang ada. Bapenda dan BPKAD harus bergerak. Jika ada aset yang bisa disewakan, sewakan," kata Edi Basri kepada halloriau.com, Kamis (13/3/2025).

"Kalau ada aset yang tidak berfungsi, bisa dijual, termasuk kendaraan dinas atau mobil yang tidak terpakai," sambungnya.

Riau saat ini menghadapi defisit anggaran yang mencapai lebih dari Rp2 triliun. Namun, Edi Basri menilai, pengurangan TPP tidak akan memberikan dampak signifikan dalam menutupi defisit tersebut.

"Jangan berburu di kebun binatang, tapi berburu di hutan belantara. Banyak potensi lain yang bisa dimanfaatkan," tegasnya.

Ia berharap Pemprov Riau dapat mempertimbangkan opsi lain dalam mengatasi defisit, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid mengumumkan rencana pemotongan TPP sebagai bagian dari langkah efisiensi keuangan daerah.

Menurutnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau secara riil hanya mencapai Rp8 triliun, sementara belanja pegawai sudah menyentuh Rp4 triliun.

"Kalau kerja tidak ada, tapi gajinya besar, lalu apa yang mereka kerjakan? TPP itu bukan gaji pokok, tapi tambahan beban kerja. Sementara, belanja pegawai kita sudah melampaui batas yang seharusnya hanya 30 persen dari APBD, namun saat ini mencapai 38 persen. Jika ditambah PPPK, bisa lebih dari 40 persen," ujar Abdul Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, Rabu (12/3/2025).

Selain pemotongan TPP, Pemprov Riau juga akan memangkas sejumlah anggaran lain, termasuk biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).

Rencana ini menuai pro dan kontra di kalangan pegawai dan DPRD. Sebagian pihak mendukung efisiensi anggaran, tetapi banyak juga yang khawatir pemotongan TPP akan berdampak pada kinerja dan kesejahteraan pegawai.

Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Telkomsel Hadirkan Ramadan Berkah dengan Berbagi dan Konektivitas Andal Walikota Dumai Terima Pagu DAK BOKB, Dorong Percepatan Program KB dan Pengendalian Penduduk Apindo Riau Pastikan Perusahaan Siap Cairkan THR Sesuai Ketentuan Pemko Segera Aktifkan Pasar Induk Pekanbaru Guna Tekan Harga Bahan Pokok Mosaic Ramadan, Living World Pekanbaru Ajak Pengunjung Rayakan Hari Kemenangan		Suzuki Catat Pertumbuhan Penjualan 12 persen di Februari 2025, New Carry dan XL7 Jadi Andalan Ketua Komisi III DPRD Riau Tolak Pemotongan TPP, Sarankan Optimalisasi Aset Daerah Polsek Tebing Tinggi Barat Tanam Jagung untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional Dukung UMKM Naik Kelas, BRK Syariah Beri Pelatihan UMKM Kepri Tentang Inovasi dan Teknologi Pemko Pekanbaru Rencanakan Perbaikan Pasar Cik Puan