PEKANBARU - Aksi demonstrasi yang digelar peserta lolos seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun angkatan 2024 di Riau, Senin (10/3/2025) siang di DPRD Riau, menyoroti penundaan penerbitan Surat Keputusan (SK).

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Riau dari Fraksi PKS, Abdullah yang bertemu langsung dengan massa aksi di depan gerbang DPRD Riau menyatakan, keresahan para peserta yang telah puluhan tahun bekerja sebagai tenaga honorer patut diapresiasi.

"Kami turut prihatin dengan kondisi ini. DPRD Riau tidak tinggal diam dan akan meneruskan aspirasi para peserta ke pemerintah pusat," tegas Abdullah kepada halloriau.com.

Abdullah mengungkapkan, DPRD Riau akan segera melakukan langkah konkret dengan mendatangi Komisi II DPR RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memperjuangkan hak-hak CASN dan PPPK agar segera diberikan SK yang telah lama dinantikan.

Penundaan penerbitan SK ini dinilai memiliki dampak serius, tidak hanya bagi para peserta CASN dan PPPK, tetapi juga bagi stabilitas ketenagakerjaan di Riau.

"Banyak efek negatif yang timbul, bahkan berpeluang menambah angka pengangguran di Riau," ucapnya.

Para peserta yang telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga honorer merasa kecewa dengan ketidakpastian ini. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Aksi demonstrasi ini pun menjadi bentuk protes terhadap lambatnya respons pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Abdullah menegaskan, DPRD Riau akan terus mendorong pemerintah pusat untuk segera mengambil tindakan.

"Kami akan memperjuangkan hak-hak CASN dan PPPK agar tidak ada lagi ketidakadilan dalam sistem kepegawaian," ujarnya.

Para peserta CASN dan PPPK, menyambut positif langkah DPRD Riau. Namun, mereka juga menyuarakan kekecewaan atas penundaan yang telah berlarut-larut.

"Kami sudah puluhan tahun mengabdi, tapi nasib kami masih tidak jelas. Kami berharap pemerintah segera bertindak," tukas seorang massa aksi.

Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Disdukcapil Inhil Usulkan MoU dengan DPMD untuk Percepat Desa Digital Polisi Pantau Kebun Mentimun Warga Simpang Kanan, Dukung Ketahanan Pangan Telkomsel Gandeng Umri, Percepat Pengembangan Talenta Digital 160 Unit Mobil Dinas Pemkab Inhil Diperiksa Bupati Herman Defisit Anggaran Hingga Kekosongan Jabatan Jadi Tugas Berat Pj Sekda Taufiq OH		Banjir Pekanbaru Surut, Pemko Pastikan Pintu Air Kembali Berfungsi Damkar Pekanbaru Kekurangan Alat, DPRD Lobi Provinsi dan Pusat Pimpinan PT EPP Tak Kooperatif, Komisi IV DPRD Pekanbaru Kecewa Pekan Kedua Ramadan, Harga Santan dan Minyak Goreng di Pekanbaru Naik Penundaan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Honorer Jadi Pengangguran, Presiden Prabowo Diminta Bertindak