PEKANBARU - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau, Edi Basri menegaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau harus segera diselesaikan.

Pernyataan ini disampaikan setelah dokumen RTRW Riau dikembalikan dari hasil evaluasi lintas sektor, termasuk Departemen Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Masalah utamanya adalah masih banyak Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk ke dalam kawasan hutan. Ini harus segera diselesaikan,” ujar Edi Basri kepada halloriau.com, Senin (3/2/2025).

Edi Basri menuturkan, hasil reses yang menunjukkan, masih banyak kawasan permukiman masyarakat, seperti rumah, sekolah, dan bangunan lainnya, yang terletak di dalam kawasan hutan.

“Kami mempertanyakan hal ini dalam rapat. Data tersebut sebenarnya sudah pernah diminta kepada bupati dan walikota, tetapi hingga kini belum juga turun. Data dari Badan Pertanahan Kehutanan (BPKH) juga belum terbuka,” tambahnya.

Tumpang tindihnya permukiman dengan kawasan hutan ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelesaian RTRW Riau.

Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Riau mengambil inisiatif untuk mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat.

Data yang terkumpul akan dimasukkan dalam 'floating data' yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan lahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Menanggapi wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah tersebut, Edi Basri menyatakan, hal itu tidak diperlukan dalam tahap ini.

“Cukup Bapemperda saja yang menangani. Namun, jika nanti ada persoalan teknis yang mendesak, tidak menutup kemungkinan Pansus akan dibentuk,” ujarnya.

Penyelesaian RTRW ini dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang digali pada reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan.

“Target kami adalah menyelesaikan ini secepat mungkin. Pada Kamis mendatang, tiga kabupaten dan kota, yaitu Rohil, Dumai, dan Bengkalis, akan dipanggil. Anggota dewan dari ketiga daerah tersebut akan menyampaikan aspirasi masyarakat,” jelas Edi.

Saat ini, baru Kabupaten Kampar yang telah dipanggil untuk memberikan masukan terkait RTRW, meskipun prosesnya belum final karena beberapa camat belum dapat mengumpulkan kepala desa.

“Mereka diharapkan dapat menyampaikan keluhan dan masukan dari masyarakat,” pungkas politisi Gerindra tersebut.

Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Telkomsel Hadirkan Ramadan Berkah dengan Berbagi dan Konektivitas Andal Walikota Dumai Terima Pagu DAK BOKB, Dorong Percepatan Program KB dan Pengendalian Penduduk Apindo Riau Pastikan Perusahaan Siap Cairkan THR Sesuai Ketentuan Pemko Segera Aktifkan Pasar Induk Pekanbaru Guna Tekan Harga Bahan Pokok Mosaic Ramadan, Living World Pekanbaru Ajak Pengunjung Rayakan Hari Kemenangan		Suzuki Catat Pertumbuhan Penjualan 12 persen di Februari 2025, New Carry dan XL7 Jadi Andalan Ketua Komisi III DPRD Riau Tolak Pemotongan TPP, Sarankan Optimalisasi Aset Daerah Polsek Tebing Tinggi Barat Tanam Jagung untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional Dukung UMKM Naik Kelas, BRK Syariah Beri Pelatihan UMKM Kepri Tentang Inovasi dan Teknologi Pemko Pekanbaru Rencanakan Perbaikan Pasar Cik Puan