PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, menyoroti persoalan tunda bayar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025 yang belum bisa dijalankan secara maksimal.

Ia mendesak agar persoalan ini segera dituntaskan melalui berbagai mekanisme, termasuk pergeseran anggaran jika diperlukan.

"Kita harapkan supaya bisa difokuskan dan dibayarkan segera (tunda bayar), melalui mekanisme yang lebih cepat seperti pergeseran anggaran, dengan melihat mana yang bisa di-refocusing," ujar Makmun Solihin kepada halloriau.com, Senin (3/2/2024).

Menurutnya, saat ini banyak program yang belum berjalan karena menunggu kepastian transfer dana dari pemerintah pusat dan pelantikan kepala daerah baru. Jika pelantikan mundur, hal ini berpotensi memperpanjang penundaan realisasi APBD 2025.

"APBD murni sudah dijelaskan terkait pengadaan barang dan jasa ditunda menunggu transfer pusat dan pelantikan kepala daerah yang baru," tuturnya.

"Problemnya, jika pelantikan mundur, jadi tertunda-tunda, terlebih kondisi keuangan kita juga banyak tunda bayar," sambungnya.

Makmun juga mengungkapkan, saat ini beberapa program di Riau sudah mulai berjalan secara bertahap, meskipun proyek fisik masih tertahan.

"Di provinsi sepertinya yang untuk kegiatan fisik belum jalan, tapi selain itu sudah berangsur jalan," sebutnya.

Persoalan ini tak lepas dari instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto yang meminta seluruh pemerintah daerah, termasuk Riau, untuk menunda pengadaan barang dan jasa (Barjas) di awal tahun 2025.

Penundaan ini dilakukan demi menunggu regulasi baru yang akan menjadi pedoman bagi Pemda.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan masa transisi peralihan jabatan kepala daerah pasca-Pilkada 2024.

Para kepala daerah terpilih baru akan dilantik secara serentak pada pertengahan Februari 2025, sehingga pemerintah pusat menginginkan agar pengadaan Barjas dilakukan setelah ada kepastian kepemimpinan baru.

Keputusan ini tentu membawa dampak bagi pelaksanaan APBD di berbagai daerah, termasuk Riau.

Dengan banyaknya program yang belum bisa dieksekusi, DPRD Riau berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi agar anggaran yang tertunda bisa segera dicairkan tanpa melanggar aturan.

Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Seribu Anak Yatim Piatu dan Dhuafa Belanja Baju Raya Bersama Gubri dan Riau Petroleum Gubri Belum Tetapkan Ketentuan Penggunaan Mobil Dinas saat Cuti Idulfitri 2025 Kasus SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau: Hana Hanifah Diperiksa Ulang, Janji Kembalikan Uang Stok BBM di Riau Jelang Mudik Lebaran Idufitri Aman Faktor Penyebab APBD Riau Defisit Rp 2,2 T: PI Blok Rokan, DBH dan Pajak Ranmor		Kapolres Pelalawan Tegas Tolak Premanisme Berkedok Ormas Pemprov Riau Pertegas Regulasi CSR, Kadisnaker: Bukan untuk Golongan Tertentu Indosat Ekspedisi Jaringan Andal: Perkuat dan Jamin Konektivitas Stabil Sepanjang Jalur Mudik Koneksi Stabil dan Aman, Indosat Perkuat Jaringannya dengan Teknologi Cognitive Learning Cek Takaran BBM, Pertamina dan Dinas ESDM Riau Sidak SPBU di Pekanbaru