Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Minta Pemprov Rasionalisasi Anggaran Bosda
Selasa, 19 Maret 2024 - 13:45:24 WIB
PEKANBARU - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Kelmi Amri, menilai perlu dilakukannya rasionalisasi terhadap Dana Bantuan Operasional Daerah (Bosda)tingkat SMA/SMK di Provinsi Riau.
Ia menjelaskan, dalam rangka mendukung program sekolah SMA/SMK gratis bagi anak-anak di Riau sejak tahun 2020 sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengucurkan dana 200-300 miliar per tahun.
"Dan tentunya program ini sangat membantu bagi masyarakat," kata dia, Selasa (19/3/2024).
Tanpa ditopang Bosda, lanjut Kelmi, sekolah tidak akan mampu membebaskan biaya siswa karena banyak tenaga guru di Riau belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau guru yang gajinya dibiayai pemerintah hingga mengharuskan orang tua siswa melalui komite sekolah untuk membiayai gaji guru dan keperluan lain.
Namun, Kelmi menambahkan, sejak tahun 2020 Pemprov menyadari hal ini hingga solusinya adalah backup Bantuan Operasional Nasional (Bosnas) dengan Bosda hingga akhirnya bisa digratiskan setiap anak.
"Tetapi seiring kebijakan pemerintah pusat melalui program PPPK sudah banyak guru SMA dan SMK yang diterima sebagai PPPK, dan konsekuensinya adalah Pemprov harus segera lakukan perhitungan ulang terhadap Bosda ini," pungkasnya.
Sebab bila rasionalisasi tidak dilakukan, menurut hemat Kelmi dikhawatirkan Bosda tidak lagi digunakan sesuai peruntukkannya.
"Kami minta Pj gubernur segera lakukan perhitungan ulang kembali terhadap besaran Bosda ini. Karena 5.000 guru honor sudah diterima jadi PPPK dan tentu ini bisa dilakukan penghematan dan dana ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya," tutupnya.
Penulis: Rinai
Editor: Satria
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
